Komisi II DPRD Sumbar Sosialisasi Perda AKB di Dharmasraya, Ubah Prilaku Masyarakat Cegah Covid-19

Rabu, 21 Oktober 2020, 08:38 WIB | Kesehatan | Kab. Dharmasraya

DHARMASRAYA, Binews.id - Komisi II DPRD Sumbar melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat nomor 6 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, di Kabupaten Dharmasraya, Senin (19/10).

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano menegaskan, Perda nomor 6 tahun 2020 lahir untuk keselamatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Ia menuturkan, roh dari produk hukum daerah tersebut adalah untuk mengubah perilaku masyarakat dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus corona yang saat ini tengah melanda seantero dunia.

"Perda AKB merupakan penguatan dalam mencapai tujuan beradaptasi dengan situasi wabah pandemi.Sebelum Perda ini lahir, sudah ada anjuran dari pemerintah mengenai protokol kesehatan. Sebagai penguatan, Pemprov Sumatera Barat menerbitkan Perda AKB yang disetujui bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah 11 Septemer lalu. Setelah diregistrasi oleh Kemendagri, terhitung tanggal 10 Oktober 2020 Perda AKB sudah efektif berlaku di seluruh kabupaten dan kota," paparnya.

Ia menambahkan, Perda AKB merupakan produk hukum mandatori. Artinya, Perda ini tidak memerlukan Perda turunan di tingkat kabupaten dan kota, bisa langsung diterapkan.Tujuan dari Perda ini adalah, untuk menyelamatkan masyarakat dari terpapar Covid-19 meskipun harus beraktivitas seperti biasa. "Artinya menyesuaikan dengan keadaan. Wabah pandemi masih berlangsung, masyarakat tetap dapat selamat dalam beraktivitas," ujarnya.

Politisi Demorat ini juga menyampaikan, Perda AKB jangan dipandang sebagai aturan yang memberatkan masyarakat. Sebab, di dalam Perda ada sanksi denda dan hukum penjara, sejatinya bukan untuk menjerat masyarakat ke ranah hukum, tetapi adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar hidup aman di tengah pandemi.

"Betul ada sanksi dan hukuman, tujuannya agar masyarakat jangan sampai terkena sanksi. Bukan sebaliknya untuk menjerat masyarakat. Karena ada sanksi, membuat masyarakat akan lebih disiplin dalam penerapan protokol kesehatan," tukasnya.

Sosialisasi Perda AKB oleh Komisi II di Kabupaten Dharmasraya dihadiri Sekdakab Dharmasraya, Adlisman dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Dharmasraya serta dari unsur masyarakat.

Terkait ini, komisi-komisi di DPRD Sumbar turun ke daerah - daerah, terlibat aktif dalam sosialisasi Perda nomor 6 tahun 2020 tentang AKB dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Lima komisi di DPRD provinsi secara intens melakukan sosialisasi, dengan harapan penerapan Perda dapat lebih cepat dipahami oleh masyarakat di tengah kasus positif Covid-19 di Sumatera Barat yang masih terus meninggi. (DW)