Gubernur Sebut Informasi Publik Tak Boleh Ditutupi, Kecuali Rahasia Negara

PADANG, binews.id --- Pemerintah daerah adalah produksi informasi publik. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sudah 10 tahun jadi Kepala daerah tidak ada yang dirahasiakan setiap program dan anggaran daerah.

"Informasi Publik adalah keniscayaan yang harus dilaksanakan. Tidak ada yang saya rahasiakan dalam tugas selama 10 tahun ini,"ujar Irwan Prayitno saat jadi pembicara dalam workshop Jurnalis KIP, Senin (2/10) di Suaso Restoran dihadiri 25 anggota FJKIP Sumbar.

Dikatakan Gubernur, Pemerintah menggunakan dana rakyat, maka rakyat harus tahu untuk apa uangnya. Maka muncul lah keterbukaan informasi, tidak boleh ditutupi, kecuali rahasia negara.

"Untuk menjamin target keterbukaan informasi itu perlu lembaga, yakni Komisi Informasi Sumbar. Mengawasi pemerintah agar tetap selalu untuk terbuka dan menampung aspirasi masyarakat yang tidak puas dengan pemerintah, dimana pemerintah tidak terbuka," sebut Irwan.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Lepas Peserta Karnaval Sepasan HBT Pusat Sumbar-Riau

Ditambahkannya, untuk pemerintah daerah mana ada yang dirahasiakan dalam pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.

Sehingga itu kata Irwan Sumbar, merebut prediket informatif 2019 setelah jajaran pejabat di Pemprov Sumbar dan PPID Utama memahami arti penting keterbukaan informasi publik.

"Termasuk membangun sistem dalam online untuk memberikan akses informasi publik yang dihasilkan Pemprov Sumbar,"ujar Irwan.

Lembaga KI ini penting. Mengelola keterbukaan informasi. Maka itu masyarakat perlu di edukasi untuk mengakses keterbukaan informasi setiap saat.

Baca juga: Rapat Evaluasi Kinerja 2024, Gubernur Mahyeldi Tegaskan Pemprov Sumbar Optimis Tingkatkan Kinerja pada 2025

Adanya sinergisitas KI dengan wartawan Irwan Prayitno mengapresiasi.

Penulis: Imel
Editor: BiNews