Salut dengan KI Sumbar, KI Yogya Sebut, Soal Sinegitas Pers Mesti Belajar ke Sumbar

YOGYAKARTA, binews.id --- Ketua Komisi Informasi (KI) DI Yogyakarta Hasyim mengaku kalau soal sinergitas pers, KI Yogyakarta mesti belajar ke Sumbar.

"Kami periode ke tiga dan komisionernya baru semua dilantik Desember 2019 lalu. Tapi setahun ini kami mengikuti di group whatsapp KI se Indonesia, tentang KI Sumbar berkolaborasi menguatkan keterbukaan informasi publik dengan pers,"ujar Hasyim saat menerima peserta studi tiru Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik Sumbar Kamis 5 November 2020, dengan penerapan standar protokol kesehatan.

Sedangkan Ketua KI Sumbar Nofal Wiska mengatakan studi tiru jurnalis ini bagian dari program workshop keterbukaan informasi publik.

"Kita kesini saling sharing apa yang baik di Yogyakarta dalan memperkuat keterbukaan informasi publik tentu menjadi masukan bagi KI Sumbar untuk diaplikasikan di Sumbar,"ujar Nofal.

Baca juga: Zardi Syahrir Pimpin Apel Pagi di Sekretariat DPRD Sumbar: Tingkatkan Disiplin dan Kinerja ASN

Studi Tiru Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik kata Nofal adalah program tahunan KI Sumbar, dan KI Yogyakarta adalah kegiatan tahun kedua.

"Ini bagian dari upgrading keharmonisan KI sebagai lembaga pengawal keterbukaan dengan jurnalis yang bak dua sisi mata uang untuk memasivekan keterbukaan informasi publik,"ujar Nofal didamping wakil ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi, Tanti Endang Lestari (Komisioner Kelembagaan), Arif Yumardi (Komisioner PSI) Indra Sukma (Kabid IKP Kominfo Sumbar) Defi Astika (Sekretaris KI Sumbar) bersama 25 jurnalis peserta workshop keterbukaan informasi publik.

Menurut Komisioner KI Yogyakarta yang mengawakili kelembagaan, Rudy Murhandoko untuk Monev ada perubahan dibandingkan Monev di Sumbar.

"Kita tidak mencari terbaik tapi mengedepankan potret aplikasi keterbukaan informasi publik di semua badan publik dalam klaster penilaian. Jadi semua badan publik yang menjadi konstetas Monev itu diberikan penilaiannya dan juga dilakukan akses informasi lewat email kepada semua badan publik,"ujar Rudy Nurhandoko.

Baca juga: Simulasi Pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Pasaman Barat: Polres Pasbar Siaga Antisipasi Gangguan

Sedangkan Komisioner membidangi PSI Erniati lebih mengedepankan edukasi dalam penanganan sengketa informasi publik.

Penulis: Imel
Editor: BiNews