KI Sumbar Warning Badan Publik yang Lelet

PADANG, binews.id -- Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Nofal Wiska mewarning Badan Publik yang belum menyerahkan laporan.

Setiap badan publik berkewajiban untuk menyiapkan dan menyerahkan laporan pengelolaan informasi publiknya.

"Penyerahan laporan pengelolaan keterbukaan informasi publik kepada Komisi Informasi Publik adalah kewajiban institusi yang dibiayai APBD atau APBN. Deadlinenya 31 Maret, sampai saat ini penyerahan laporan ke KI Sumbar masih sangat minim," ujar Nofal, di Kantor KI Sumbar, Rabu (11/3/2020).

Dari data di KI Sumbar sampai hari ini, baru lima badan publik yang menyerahkan laporan itu.

"Dan hanya satu badan publik berbrevet Informatif tahun 2019 yang menyerahkan ke KI yaitu BPK Perwakilan Sumbar, enam lainnya badan publik berprediket informatif belum menyerahkan," ungkap Nofal.

Dikatakan Nofal, KI akan ingatkan lewat whatsapp kepada PPID badan publik dan menunggu laporan itu sampai 31 Maret, April akan dirilis badan publik yang tidak patuh atas regulasi dituangkan pada PP 61 2010 tentang Peraturan Pemerintah tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. (rilis: ppid/kisb/melba)

Penulis: Imel
Editor: BiNews