Gandeng PPID Bawaslu, KI Terus Berijtihad untuk Keterbukaan Informasi Publik

Tentu kata Gede untuk menyiapkan Sirekap, KPU tidak bisa bekerja sendiri, ada Bawaslu yang akan mengawasinya dan ada BPPT dan BSSN dan Komisi Informasi.

"Sirekap harus diaudit dulu, itu penting, untuk soal sistem dan sandinya ada BPPT dan BSSN dan soal konten informasinya ada Komisi Informasi,"ujar Gede Narayana.

Untuk konten informasi, menurut Gede Narayana di Sirekap yang menginput suara Pilkada ke dalam sistem itu sarat kategori informasi publik.

Baca juga: Wako Bukittinggi Erman Safar Salurkan PKH Triwulan

"Di Sirekap itu lengkap kategori informasi publiknya seperti informasi publik setiap saat ada, informasi publik berkala dan informasi publik serta merta,"ujar Gede.

Setiap saat ada karena begitu diimput ke sistem dia akan bertahan, lalu berkala karena inputnya tidak sekaligus dan serta merta karena menyangkut hajat orang banyak dan harus cepat disampaikan ke publik.

Bimtek semakin makin menarik karena Nurhaida Yettii memastikan secara hirarki struktural tidak ada keraguan Bawaslu menerapkan keterbukaan informasi publik sebagai jawaban atas bersama rakyat awasi Pilkada.

Nofal Wiska memastikan KI Sumbar tidak akan biarkan ada Bawaslu yang menutup akses informasi publik.

"Kami siap memberikan legitimasi hasil pengawasan dan siap menjadi penjaga hak untuk tahu rakyat terhadap kerja pengawasan Bawaslu," ujar Nofal.

Bimtek dibuka Wakil Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi yang mengatakan Bawaslu punya banyak informasi publlik.

"Bimtek ini akan menjadi ajang upgrading pengelolaan informasi publik di Bawaslu sekaligus upgrading harmonisasi kemitraan KI dan Bawaslu Sumbar yang sudah terjalin lebih dari enam tahun,"ujar Adrian.

Penulis: Imel
Editor: BiNews