Empat Paslon Bupati Sijunjung 'Geruduk' Kantor KPU dan Bawaslu, Ancam Gugat ke DKPP dan MK

Terkait soal LPPDK yang dipertanyakan keempat Paslon tersebut, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sijunjung, Gunawan mengatakan, jika terkendala secara aplikasi sidakam, tanda terima bisa diberikan secara manual. Ketika sudah melebihi batas waktu, yaitu pukul 18.00 WIB, mekanismenya adalah KPU melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu.

"Hasil rakor menyimpulkan bahwa sesuai dengan keputusan KPU RI Nomor 454 tentang pendoman teknis penerimaan dana kampanye, langkah berikutnya membuka akses sidakam dengan akun KPU dan mengunggahnya. Jika masih terkendala, laporan LPPDK bisa diterima secara manual dan diberi tanda terima,"jelasnya.

"Itu langkah legal yang dilakukan KPU Sijunjung setelah mendapat persetujuan dari Bawaslu lewat rakor malam itu," katanya.

Usai mendatangi KPU, empat Paslon juga menyeruduk ke kantor Bawaslu. Di kantor Bawaslu, empat Paslon diterima Ketua Bawaslu, Agus Hutrial Tatul,S.PI dan Divisi Hukum Juni Wandri,SH.MKn.

Di Kantor Bawaslu empat Paslon menyampaikan segala bentuk pelanggaran Pilkada dan mereka minta agar Bawaslu untuk memprosesnya. (ius)

Penulis: Imel
Editor: BiNews