DPRD Sumbar Tegaskan Tidak Ada Satupun Dewan Dalam Status ODP Covid-19
Dilanjutkannya, saat ini untuk absensi staf tidak menggunakan finger print sementara waktu, melainkan secara manual. Untuk beberapa daerah yang sudah pada level berbahaya, edaran Menpan harus diterapkan.
Gedung DPRD Sumbar sendiri telah dilakukan penyemprotan cairan Disinfektan, seluruh staf masih masuk bekerja seperti biasa. Jika sudah semakin memburuk maka bisa diterapkan bekerja dari rumah.
Sementara,Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib mengatakan belum ada kegiatan kedewanan yang terganggu akibat ancaman virus Corona ini. Untuk saat ini agenda dewan adalah kegiatan di dalam daerah. Seperti pembahasan Ranperda dan lainnya.
Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Muhidi Gelar Reses, Tekankan Pentingnya Dialog dengan Masyarakat
"Saat ini belum ada agenda dewan yang dibatalkan, hingga Senin, agenda dewan adalah kegiatan dalam daerah," katanya.
Dia menyebutkan penyebaran virus Corona tetap menjadi perhatian dewan, karena mengancam masyarakat Sumbar.
Menurutnya, Sumbar harus belajar dari kasus-kasus yang melanda daerah lain, seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk juga negara lain yang menerapkan langkah cepat.
Sementara itu, terkait upaya penanganan pasien Suspect dan daftar orang dalam pemantauan (ODP), dia meminta pemerintah daerah transparan soal data. Langkah ini agar memperkecil ruang lingkup ancaman, termasuk juga mendorong masyakarat untuk lebih hati-hati.
"Intinya penyelamatan dulu, jangan nanti ditutupi, namun setelah lebih gawat, baru repot," ujarnya. (Dewi)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Kisah Balita HNR Melawan Spina Bifida, UPZ BAZNAS Semen Padang Menanti Langkah Pertamanya
- Ketua DPRD Padang Usulkan Wajib Surat Bebas HIV untuk Calon Pengantin Demi Cegah Penularan AIDS
- Buka Senam Sehat World Diabetes Day Mahyeldi Ajak Warga Ubah Pola Hidup
- RSUD dr. Rasidin Padang Hadirkan Sejumlah Inovasi Pelayanan untuk Tingkatkan Kenyamanan Pasien dan PAD
- Wakil Ketua DPRD Padang Minta Pemko Berbenah Usai Ombudsman Temukan Maladministrasi di RSUD dr. Rasidin








