Investasi Bodong dan Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Waspada Investasi Himbau Masyarakat Kenali 2L

PADANG, binews.id - Legal dan Logis, itulah dua hal yang harus dilihat oleh masyarakat sebelum memutuskan berinvestasi atau melakukan pinjaman online di zaman sekarang. Pasalnya banyak investasi dan pinjaman online itu yang berstatus ilegal.

Hal ini disampaikan Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendra Jaya Sukmana yang menjadi narasumber dalam sesi rapat tim kerja Satgas Waspada Investasi (SWI) Provinsi Sumatera Barat, secara virtual, Rabu, (3/3/2021).

Dalam rapat kerja yang dihadiri perwakilan dari lintas instansi ini, Hendra mengingatkan masyarakat untuk selalu mewaspadai penawaran dari berbagai pihak yang seakan-akan memberikan keuntungan mudah tetapi berpotensi merugikan penggunanya. Legal dalam artian memiliki izin resmi dan logis artinya tidak mengada-ngada atau menjanjikan keuntungan besar dalam waktu cepat.

"Kalau mau pinjam atau investasi itu di cek dululah ke OJK. terdaftar atau tidak. jadi, masyarakat harus cerdas, jangan mudah tertipu," ujar Ketua I SWI Pusat ini.

Baca juga: OJK: Likuiditas Perbankan 2025 Masih Ketat, Sektor Pertanian Perlu Digenjot

Beberapa modus investasi ilegal menurut Hendra diantaranya adalah kegiatan Like Post di media sosial dengan sistem penjualan langsung (paket member dan referral). Contoh modus ini adalah aplikasi yang baru-baru ini diblokir yakni Golns, Like Share dan TikTok Cash.

Modus lainnya adalah jasa pengisian isi ulang pulsa dengan memberikan bonus berjenjang, kegiatan jasa periklanan dengan sistem jaringan, hingga skema ponzi dengan modus belanja online seperti JD Union dan Alimama Indonesia.

Praktek bisnis berkedok investasi bodong lainnya fintech peer-to-peer lending ilegal yang tidak hanya menggunakan Google Play Store untuk menawarkan aplikasi, tapi juga link unduh yang disebar melalui SMS atau dicantumkan dalam situs milik pelaku. Bahkan ada yang berkedok koperasi. Menggunakan nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau koperasi, namun tidak memiliki pengesahan badan hukum dari Kemenkumham atau izin usaha KSP/ unit usaha simpan pinjam dari Kementerian Koperasi (Kemenkop-UKM RI).

Dijelaskan Hendra, sehubungan dengan itulah, Satgas Waspada Investasi ini hadir untuk terus meningkatkan upaya penindakan fintech peer to peer lending ilegal serta penawaran investasi dari entitas yang tidak berizin melalui peningkatan patroli siber (cyber patrol) agar bisa menemukan dan memblokir fintech lending illegal dan penawaran investasi ilegal sebelum bisa diakses dan memakan korban di masyarakat.

Baca juga: Penyaluran Kredit di Sumatera Barat Didominasi Pembiayaan Konsumsi

"Sejak tahun 2018 hingga 1 Maret 2021, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan 3.107 kegiatan fintech peer-to-peer lending tanpa izin OJK. Setiap diblokir mereka selalu muncul lagi. Kita berpacu terus, hilang satu tumbuh seribu," jelas Hendra.

Penulis: Imel
Editor: BiNews