Sengketa Informasi yang Dimohonkan Informasi Terbuka, Majelis KI Kabulkan Permohonan Pemohon

PADANG, binews.id - Putusan Sidang sengketa informasi publik antara Pemohon, Daniel Sutan Makmur, dengan Termohon, Yusrizal selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar dan Fauziah Rahman selaku Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar berjalan alot di ruang Sidang KI Sumbar, Senin (31/5/2021).

Sidang dipimpin Majelis Komisioner KI Sumbar, Tanti Endang Lestari, Arif Yumadi, Adrian Tuswandi dan Panitera Pengganti, Tiwi Utami, ini dengan agenda putusan pemohon dengan termohon, no: 74/V/PTSN-PS/KISB/2021.

Berdasarkan fakta persidangan dan bukti - bukti, sidang memutuskan mengabulkan seluruh permohonan, menyatakan Informasi Publik yang dimohonkan adalah Informasi terbuka, Memerintahkan Termohon untuk memberikan permohonan informasi a quo dalam kurun waktu 14 hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon.

Untuk diketahui, putusan sidang berawal dari pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 06 April 2021 diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Sumbar.

Baca juga: Dalam 3 Bulan KI Sumbar Telah Menyidangkan 8 Permohonan Sengketa Informasi Publik

Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar dan diterima oleh Badan Publik Bersangkutan.

Adapun informasi yang diminta oleh pemohon adalah Landasan hukum/persyaratan Formil /proses Penerbitan Sertifikat atas lahan yang berasal dari Konversi Tanah Milik Adat SHM No. 1632, Nagari Baringin, Kecamatan Limo Kaum, Tanah Datar an. Mart Diana Ibrahim, surat Ukur No. 231/BRG/2005 tanggal 9 Juni 2005 dengan luas 4.680M2.

Sementara, Komisioner KI Sumbar, Adrian Tuswandi, mengatakan, hari ini membacakan putusan berkaitan dengan sengketa informasi antara pemohon dan termohon.

"Dalam persidangan ini, kedua belah pihak baik pemohon dan termohon pernah melakukan mediasi tetapi gagal, karena termohon menganggap informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang dikecualikan. Sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian sampai dengan keluarnya putusan," sebutnya

Baca juga: KI Sumbar Gelar Tiga Sidang, Ryantoni dan Komnas HAM pun Berdamai

Disampaikannya, proses persidangan di KI terdapat pemeriksaan awal yang mana pada proses ini KI wajib menawarkan kedua belah pihak bersedia untuk mediasi. (rilis)

Penulis: Imel
Editor: BiNews