Nevi Zuairina Dorong Pengalokasian APBN untuk Digitalisasi UMKM dan Perbaiki Data

JAKARTA, binews.id -- Anggota DPR RI asal PKS, Hj. Nevi Zuairina pada gelaran Rapat Paripurna dengan pokok bahasan Rancangan APBN 2022 yang tengah memasuki pembahasan krusial di DPR-RI, tetap menyuarakan alokasi APBN untuk Digitalisasi UMKM dan Perbaikan Data yang sebelumnya ia bahas di rapat Komisi.

Rapat paripurna yang dilaksanakan pada Selasa (6/7/2021) mengagendakan Hasil Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2022 yang dihadiri semua perwakilan fraksi di DPR.

Nevi mengatakan, Fraksi PKS terus menerus mendorong anggaran untuk penguatan Digitalisasi UMKM berbasis data tunggal. Usulan bahasan ini telah di dimulai sejak rapat-rapat di Komisi VI tempat ia bermitra dengan pemerintah.

Menurutnya, perbaikan data UMKM penerima bantuan dan membangun Link and Match antara UMKM dengan BUMN, Swasta dan Pasar mesti segera dibangun sehingga di masa datang akan ada kemudahan berbagai hal dalam tata kelola dan tata laksana industri dan perdagangan secara nasional.

Baca juga: Nevi Zuairina Sampaikan Jangan Ada Rangkap Jabatan di BUMN, Demi Reformasi Birokrasi yang Bersih

"Anggaran untuk Digitalisasi UMKM sangat penting untuk meningkatkan penjualan produk UMKM dalam masa pandemi ini. Kebijakan yang nantinya akan menguntungkan rakyat banyak mesti segera di gesah, sehingga rakyat dapat merasakan secara langsung kebijakan negara baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," ujar Politisi PKS ini.

Saat ini, lanjut Nevi, Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja, yang lebih menyukai belanja secara online. Jumlah UMKM yang sudah menggunakan teknologi digital baru mencapai 12 juta pelaku usaha berdasarkan data Kementerian Koperasi UKM per Februari 2021.

"Ini artinya baru 13 % dari total 64 juta pelaku UMKM, masih sangat kecil," jelas Nevi.

Nevi merujuk pada Undang Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja, dimana ada pengaturan kebijakan 40% belanja barang dan jasa pemerintah diperuntukan bagi UMKM. Amanah UU Cipta kerja, harus dioptimalkan khususnya di masa pandemi ini. Belanja barang dan jasa BUMN bisa melibatkan UMKM, sehingga UMKM masuk dalam rantai pasok bagi industri di BUMN dan perusahaan swasta

Baca juga: Kunjungan Komisi IV DPR RI Buka Peluang Anggaran dan Program untuk Sumbar

"Ketika digitalisasi UMKM dan perbaikan data ini sudah terbentuk dengan kokoh, kedepannya diharapkan akan terjadi banyak efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan usaha di kalangan UMKM. UMKM secara bertahap pada setiap levelnya secara berkala dapat merubah levelnya yang mikro jadi kecil, yang kecil jadi menengah dan yang menengah sudah keluar dari lingkaran UMKM. Selain itu, pertumbuhan UMKM baru juga diharapkan dapat semakin tumbuh dan berkembang lebih banyak secara kuantitas," pungkas Nevi Zuairina. (*/bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews