Pimpin Rakor RSUD se-Sumbar, Gubernur Sebut Kekurangan SDM Kesehatan untuk Penanganan Covid-19

Minggu, 01 Agustus 2021, 15:08 WIB | Kesehatan | Provinsi Sumatera Barat
Pimpin Rakor RSUD se-Sumbar, Gubernur Sebut Kekurangan SDM Kesehatan untuk Penanganan...
Gubenur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memimpin rapat koordinasi RSUD se-Sumbar membahas penanganan Covid-19 mulai input data pasien, kekurangan SDM, pengadaan oksigen, dan pengadaan tambahan peralatan rumah sakit Sabtu (31/7/2021). IST

PADANG, binews.id -- Gubenur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memimpin rapat koordinasi RSUD se-Sumbar membahas penanganan Covid-19 mulai input data pasien, kekurangan SDM, pengadaan oksigen, dan pengadaan tambahan peralatan rumah sakit.

"Input data dari masing-masing rumah sakit sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam penanganan Covid-19. Data itu diantaranya terkait pasien yang dirawat, keterisian tempat tidur, hingga kebutuhan oksigen," katanya dalam rapat yang digelar secara virtual di Auditorium Gubernur, Sabtu (31/7/2021).

Terkait kekurangan SDM kesehatan yang dikeluhkan banyak RS dalam penanganan Covid-19, ada dua solusi yang menurutnya sangat memungkinkan, diantara dengan pola perekrutan baru dan kerja sama dengan sekolah-sekolah kesehatan yang ada di Sumbar.

"Dua solusi ini harus segera dijajaki agar persoalan kekurangan SDM bisa segera diatasi," ujarnya.

Baca juga: Wakil Gubernur Vasko Ruseimy Terpilih Aklamasi Pimpin IPSI Sumbar, Selangkah lagi Pimpin KONI Sumbar

Beberapa rumah sakit juga mengeluhkan kekurangan peralatan untuk penanganan Covid-19 terutama setelah dilakukan penambahan alokasi tempat tidur untuk mengurangi BOR.

Beberapa daerah sudah berusaha mengantisipasi kekurangan peralatan ini dengan melakukan pengadaan. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dibolehkan refocusing 8 persen anggaran untuk penanganan Covid-19 di daerah.

Alokasi anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk penambahan peralatan dan obat-obatan di rumah sakit. Namun, untuk pemanfaatannya harus berkonsultasi dengan OPD terkait seperti Inspektorat di kabupaten kota atau provinsi atau bisa juga ke BPKP.

Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan administrasi dalam pemanfaatan dana sehingga bisa berujung pada kasus hukum. Khusus untuk ketersediaan oksigen, Gubernur mengatakan Sumbar telah membentuk Satgas oksigen yang berfungsi untuk memetakan kebutuhan serta distribusi oksigen dari daerah atau provinsi yang bersedia membantu ke Sumbar.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Sambut Baik Tawaran Kerjasama Provinsi Lampung di Bidang Pangan

Satgas yang dipimpin oleh asisten II Setdaprov Sumbar itu membawahi Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk memetakan kebutuhan oksigen dan Dinas Perindustrian dan perdagangan untuk distribusi.

Halaman:
Marhaban ya Ramadhan 2025

Penulis: Imel
Editor: BiNews

Bagikan: