Soal Labor FK Unand Angkat Bendera Putih, Hidayat : Anggaran Ada, Kemauan Gubernur yang Belum!

PADANG, binews.id -- -- Laboratorium Fakultas Kedokteran Unand yang difungsikan untuk pemeriksaan sampel hasil tes swab/PCR hari ini angkat bendera putih karena kekurangan anggaran untuk pengadaan barang habis pakai (consumables). Tahun 2021 ini Pemprov disebutkan tidak lagi mendanai labor tersebut.

Kondisi ini terungkap dan beredar di beberapa grup grup whatsapp terkait pengumuman yang tertempel di laboratorium FK Unand berbunyi.

"Mengingat belum adanya pendanaan dari Pemrov Sumbar, maka kami mohon donasi untuk setiap pengambilan swab yang dilakukan di FK Unand untuk biaya consumables. Donasi tidak memaksa dan tidak ada ketentuan jumlah. Terima kasih," bunyi pesan itu.

Benarkah dana Pemrov tidak ada? Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat, pun angkat suara, "Siapa bilang anggaran tidak ada. Gubernur saja yang belum berkenan melakukan pergeseran (refocusing) anggaran untuk penanganan pandemi Covid19 ini," tegas Hidayat.

Baca juga: Nevi Zuairina Lepas Rombongan Pemudik Program Pulang Kampung Diantar PKS

Jadi, soal anggaran menurutnya tidak ada persoalan, tinggal kemauan Kepala Daerah saja sesungguhnya. Dasar hukumnya untuk melakukan pergeseran anggaran juga jelas.

Permenkeu Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer Daerah 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya, berlaku efektif 16 Februari 2021.

Dijelaskannya, Pasal 9 menyebutkan Pemda menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi C-19 dan belanja prioritas lainnya

Pada Pasal selanjutnya dijelaskan bahwa dukungan pendanaan tersebut bisa diambilkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBH), bahkan boleh bersumber dari Dana Instentif daerah (DID).

Baca juga: Nevi Zuairina Bagikan Paket Ramadan di 8 Kabupaten/Kota Dapil Sumbar II

"Jumlah DAU pada APBD Provinsi Sumbar tahun 2021 mencapai Rp1.949 triliun lebih. Minimal 8% boleh diambil dari DAU ini. Sementara DBH tahun 2021 mencapai Rp125 miliar lebih," jelas Ketua Bapemperda DPRD Sumbar ini.

Penulis: Imel
Editor: BiNews