Sumbar Ubah Pola Pelayanan untuk Vaksinasi Rubella dan Covid-19

BUKITTINGGI, binews.id -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengubah pola pelayanan untuk vaksinasi rubella dan Covid-19 guna menjangkau masyarakat yang lebih luas tanpa meninggalkan penerapan protokol kesehatan.

"Bila sebelumnya pola pelayanan vaksinasi adalah dengan mengumpulkan masyarakat di satu tempat maka ke depan polanya diubah yaitu tenaga kesehatan yang turun ke masyarakat," kata Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat menghadiri orientasi persiapan bulan imunisasi campak rubella di Bukittinggi, Jumat (3/9/2021).

Gubernur mengatakan, dengan mendatangi langsung masyarakat maka cakupan pelaksanaan vaksinasi akan jauh lebih luas apalagi jika memanfaatkan sumber daya manusia kader dari berbagai lembaga.

"Kita punya banyak kader PKK, Dasawisma, kader Keluarga Berencana, Posyandu dan lembaga lain yang jumlahnya puluhan ribu. Kalau semua diturunkan maka akan sangat besar manfaatnya dalam upaya peningkatan capaian vaksinasi baik campak rubella maupun COVID-19," ujarnya.

Baca juga: Wakil Gubernur Vasko Ruseimy Terpilih Aklamasi Pimpin IPSI Sumbar, Selangkah lagi Pimpin KONI Sumbar

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilibatkan tidak hanya Dinas Kesehatan (Dinkes) tetapi juga dinas lain seperti Dinas Perempuan dan Anak (DPA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan dinas lain yang terkait.

Sementara untuk sosialisasi juga harus dilibatkan tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi bisa meningkat dan bersedia untuk ikut serta.

"Bisa juga dibuat lomba-lomba yang berkaitan dengan sosialisasi vaksinasi misalnya lomba video pendek. Nanti pemenang akan diberikan apresiasi. Namun yang pasti tujuannya adalah untuk sosialisasi pada masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat, Arry Yuswandi, mengatakan, imunisasi campak rubella terakhir kali dilaksanakan di Sumatera Barat pada 2019.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Sambut Baik Tawaran Kerjasama Provinsi Lampung di Bidang Pangan

Capaian pada saat itu masih sangat rendah jauh dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sumatera Barat berada pada posisi 33 dari 34 provinsi.

Penulis: Imel
Editor: BiNews