Gubernur Sumbar Ajak Masyarakat Dukung Koperasi Pola Syariah

"Beliau juga kaget, kok baru sekarang direncanakan. Apalagi Sumbar memiliki filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)," imbuhnya.
Bank Nagari melakukan konversi, dari bank konvensional ke Bank Umum Syariah sudah tepat, karena sangat sesuai dengan kultur budaya, ideologi masyarakat Minangkabau secara umum yang dikenal dengan menjunjung tinggi prinsip "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".
Melalui sistem ekonomi syariah yang melarang riba dan menggantinya dengan hasil. Dengan itu, pada saat ini cukup banyak masyarakat yang ingin menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan di dunia, salah satunya berdampak pada mulai tumbuh dan berkembang koperasi yang menerapkan prinsip syariah di Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat.
Baca juga: Datuak Febby: Keterbukaan Informasi Penting untuk Efisiensi Anggaran
"Oleh sebab itu, kebutuhan akan adanya koperasi yang berlandaskan syariah di Sumatera Barat adalah sebuah keniscayaan dan kebutuhan," ungkapnya.
Adat Basandi Kitabullah (adat Syara', Syara' Basandi bersendi syariat dan syariat bersendi kitab Allah SWT) di atas tidak hanya sekedar ungkapan, tapi merupakan tatanan yang dipegang erat sebagai dasar hubungan adat dan agama.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan Koperasi Dinas Koperasi UKM Sumbar Dina Febrianti, SE, M.Si menyampaikan pengelolaan koperasi sesuai dengan prinsip syariah yang berpedoman kepada Alqur'an dan Hadis telah mulai dilaksanakan di Sumatera Barat sejak tahun 2004 dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
"Untuk mendukung peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah telah melakukan langkah-langkah percepatan," ujar Dina.
Sesuai dengan kebutuhan masyarakat/anggota koperasi terhadap lembaga keuangan syariah melalui koperasi syariah, pemerintah percepatan pengembangan koperasi syariah yang dilakukan antara lain :
1. Melakukan konversi koperasi menjadi koperasi syariah.
2. Meningkatkan kompetensi SDM koperasi (pengurus, pengawas, pengelola dan anggota) dalam penerapan prinsip syariah pada koperasi dengan mengadakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dll)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Ketua DPRD Sumatera Barat Resmi Membuka Kegiatan Pilar-Pilar Sosial Kota Payakumbuh Angkatan XIV di Bukittinggi
- Nevi Zuairina Dorong UMKM Sumatera Barat Tingkatkan Mutu Melalui Halal Branding
- Raih Penghargaan Pendukung Program Kota Waqaf, Gubernur Mahyeldi : Kita Terus Maksimalkan Potensi Waqaf
- Kunjungan Hj. Nevi Zuairina ke Bazar UMKM BPJE PKS Sumbar
- Hj. Nevi Zuairina Hadiri Bimtek Peningkatan Ekonomi Perempuan di Bukittinggi