Begini Aturan Karantina Terkini, Ada Pengecualian Berlaku Terbatas dan Ketat

JAKARTA, binews.id -- Satgas Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran Satgas COVID-19 No. 25/2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi COVID-19 yang mengatur kewajiban karantina bagi WNI/WNA dari luar negeri.
Ketentuan ini menggantikan surat edaran No. 23/2021 yang mewajibkan setiap pelaku perjalanan internasional melakukan tes RT-PCR saat kedatangan, karantina 10 x 24 jam, dan tes ulang RT-PCR kedua pada hari ke-9 karantina. Warga Indonesia dari 11 negara tempat transmisi komunitas varian Omicron wajib menjalani karantina 14 hari.
Pengecualian kewajiban karantina hanya berlaku bagi WNA dengan kriteria pemegang visa diplomatik dan dinas, pejabat asing serta rombongan yang melakukan kunjungan kenegaraan, delegasi negara-negara anggota G-20, skema TCA, orang terhormat atauorang terpandang.
"Pengecualian kewajiban karantina WNI dengan keadaan mendesak seperti memilikikondisi kesehatan yang mengancam nyawa danmembutuhkan perhatian khusus, sertakondisi kedukaan seperti anggota keluarga inti meninggal,"ujar Juru Bicara NasionalSatgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam siaran persnya, Rabu(15/12/2021).
Baca juga: Mulai Bertugas, Wawako Padang Panjang Allex Saputra Jadi Pembina Apel ASN
Wiku menambahkan penentuan lokasi karantina di Wilayah Jakarta dibagi dalam duaskema.Pertama, WNI (PMI, Pelajar/mahasiswa yang telah menamatkan studinya di luarnegeri, ASN yang melakukan perjalanan tugas) dilakukan di Wisma Pademangan, WismaAtlet Kemayoran, Rusun Pasar Rumput, dan Rusun Nagrak.
Kedua, karantina pelaku perjalanan dengan biaya mandiri dilakukan di lebih dari 105 hotel yang telah mendapatkan status CHSE dan berdasarkan rekomendasi SatgasCOVID-19. Ketentuan dispensasi pengurangan durasi karantina dan/atau pelaksanaankarantina mandiri di kediaman masing-masing, kata Wiku, dapat diberikan kepada WNIpejabat setingkat eselon I ke atas yang kembali dari perjalanan dinas di luar negeri.
"Pejabat yang tidak sedang dalam perjalanan dinas ke luar negeri dan kembali keIndonesia tidak dapat mengajukan dispensasi pengurangan durasi karantina ataupengajuan karantina mandiri dan harus melakukan karantina terpusat di hotel. Rombongan penyerta keperluan dinas, wajib melakukan karantina terpusat,"tegas wiku.
Pengecualian dan dispensasi ini, menurut Wiku hanya berlaku individual dan harusdiajukan minimal 3 hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satgas COVID-19 danberdasarkan evaluasi K/L terkait.
Baca juga: BPK Sumbar Periksa LKPD 2024, Pj Sekda Yosefriawan: Pemko Padang Siap Kooperatif
Ketentuan ini sejalan dengan pernyataan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 LetnanJenderal Suharyanto pada rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan RakyatSenin (13/12/2021) dan selanjutnya diatur secara lebih rinci dalam surat edaran.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Mahasiswa S3 Ilmu Lingkungan UNP Laksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kepulauan Riau
- Hj. Nevi Zuairina Minta Ada Transformasi Kesehatan dan Pariwisata di KEK Sanur
- PP IPPNU X Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama Gelar Peer Educator Cegah Stunting
- Gubernur Mahyeldi, Direktur dan Rektor UNP Temui Wapres Usulkan Pengembangan RSAM Bukittinggi
- Bio Farma Ajak Perempuan di Kalimantan Tengah Cegah Kanker Serviks
Progul Dokter Warga Mulai Layani Masyarakat Kota Padang
Kesehatan - 24 Februari 2025
Jaga Kesehatan Pegawai, KAI Divre II Sumbar Gelar Medical Check Up
Kesehatan - 19 Februari 2025
Mahyeldi Jalani Medical Check-Up di RS Unand Jelang Pelantikan
Kesehatan - 14 Februari 2025
KAI Divre II Sumbar Gelar Pengobatan Gratis terhadap 228 Pensiunan
Kesehatan - 10 Februari 2025