Pemerintah Imbau Masyarakat Tidak ke Luar Negeri

JAKARTA, binews.id -- Penyebaran Omicron semakin luas dan telah terdeteksi di 115 negara di dunia dengan total kasus mencapai lebih dari184 ribu. Di Indonesia sendiri, hingga Minggu (26/12/2021), kasus konfirmasi Omicron telah mencapai 46 kasus yang hampir semuanya adalah pelaku perjalanan luar negeri yang berasal dari berbagai negara. Sementara kasus Omicron lainnya adalah pekerja di pusat karantina Wisma Atlet yang tertular dari pelaku perjalanan luar negeri.
Oleh karena itu, pemerintah kembali mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan luar negeri yang tidak esensial.
"Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri jika bukanuntuksesuatu yang benar-benarurgent," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan persterkait Perkembangan Penanganan COVID-19 dan Evaluasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (27/12/2021) secara virtual.
Menko Marves menegaskan, pemerintah terus memperkuat pengawasan di pintu masuk negara dan melakukan pengetatan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri.
Baca juga: Kapolda Sumbar Beberkan Keberhasilan Tangani Sembilan Kasus Besar Sepanjang 2024
"Pemerintahan akan terus mengawasi pengawasan di pintu masuk Indonesia. Pengetatan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri akan dilakukan untuk mencegah kebocoran di bandara maupun tempat karantina," tegasnya.
Pemerintah juga telah menyiapkan skenario dalam mengantisipasi lonjakan kedatangan pelaku perjalanan internasional yang diperkirakan akan terjadi pada awal tahun mendatang.
"Kami sudah melakukan kontingensi atau skenario kedatangan 5.000 lebih pada masyarakat Indonesia yang kembali dari luar negeri mulai tanggal 1(Januari)sampai dengan tanggal belasan (Januari). Oleh karena itu, tetap kami akan memberikan karantina 10-14 hari sesuai negara asal datangnya," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga mempersiapkan Bandar Udara (Bandara) Juanda sekaligus pusat karantina di Surabaya sebagai alternatif pintu masuk kedatangan dan tempat karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri.
Baca juga: Peringati hari Bhayangkara Ke-78, Polres Pasaman Gelar Aneka Kegiatan
"Kita harus bagi, karena kalau sampai 6.000 yang masuk (dari luar negeri) semua di Jakarta itu akan repot karantinanya. Jadi akan kita bagi nanti Surabaya dengan Jakarta," kata Luhut.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Kecelakaan Tunggal, Pimpinan PT NWR Sampaikan Duka Cita Atas Wafatnya 15 Karyawan PT ERB
- Ikuti Retreat, Wako Fadly Amran: Momentum Saling Mengenal
- Gubernur dan Wagub Sumbar Terpilih Kompak Berpakaian Putih Saat Mengikuti Gladi Kotor di Monas
- Ketahanan Pangan di Bantul: Kapolri Dorong Swasembada Jagung Nasional
- PT Semen Padang dan KSOP Kelas I Dumai Jalin Kerjasama Terkait Terminal Khusus