Presiden Jokowi Tandatangani Keppres Penetapan Status Faktual Pandemi COVID-19, Ini Isinya

JAKARTA, binews.id -- Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual PandemiCorona Virus Disease 2019(COVID-19) di Indonesia. Keppres yang dapat diakses pada lamanJDIH Sekretariat Kabinetini ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2021.

"Menetapkan pandemiCorona Virus Disease2019 (COVID-19) yang merupakanGlobal Pandemicsesuai pernyataanWorld Health Organizationsecara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia," ditegaskan dalam Diktum Kesatu peraturan ini.

Selanjutnya, dalam Diktum Kedua disebutkan, dalam masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan:

1.Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan PandemiCorona Virus Disease 2019(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

Baca juga: Pemprov Sumbar Siapkan Bus bagi Bupati/Wali Kota Beserta Wakil Menuju Bandara Yogya Usai Retret di Magelang

2. UU yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melalui proses legislasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi COVID-19 beserta dampaknya, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD); dan

3. peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

"Dalam rangka penanganan, pengendalian, dan/atau pencegahan pandemiCorona Virus Disease2019(COVID-19) beserta dampaknya khususnya di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial, pemerintah dapat menetapkan bauran kebijakan melalui penetapan skema pendanaan antara pemerintah dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema lainnya," bunyi Diktum Ketiga peraturan yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ini.

Adapun diterbitkannyaKeppres Nomor 24 Tahun 2021ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa pandemi dan penyebaran COVID-19 yang telah dinyatakan olehWorld Health Organization(WHO) sebagaiGlobal Pandemicsejak tanggal 11 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkanKeputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan MasyarakatCorona Virus Disease 2019(COVID-19) serta bencana nonalam berdasarkanKeputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020tentang Penetapan Bencana Nonalam PenyebaranCorona Virus Disease 2019(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, sampai saat ini belum berakhir dan berdampak terhadap berbagai aspek termasuk aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial yang luas di Indonesia.

Baca juga: Kepulangan Wagub Sumbar Vasko Ruseimy Disambut Antusias, Siap Gerak Cepat Bangun Daerah

Selain itu, berdasarkan pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 37/PUU-XVlll/2020 yang menegaskan pentingnya pernyataan dari Presiden atas status faktual pandemi COVID-19 di Indonesia, perlu diberikan kepastian hukum mengenai belum berakhirnya pandemi COVID-19.

Penulis: Imel
Editor: BiNews