Fraksi Gerindra Terbitkan Catatan Temuan Hasil Kinerja Pemprov Sumbar Tahun 2021

Senin, 03 Januari 2022, 11:32 WIB | Politik | Kota Padang

PADANG, binews.id -- Fraksi Gerindra DPRD Sumbar menerbitkan beberapa catatan temuan hasil evaluasi kinerja Pemprov Sumbar tahun 2021. Dimana dalam temuan ini ditemukan beberapa persoalan termasuk pelantikan pejabat yang sudah meninggal dunia.

Dikatakan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumbar, Hidayat, beberapa temuan itu diantaranya, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, masih ditemukan adanya pejabat yang dilantik berstatus sudah meninggal dunia.

Masih terdapat sejumlah proyek yang mangkrak, seperti pembangunan Gedung Kebudayaan yang disinyalir hanya 8 persen, penyelesaianan Pagar Gedung DPRD sekitar 50 persen, termasuk beberapa kegiatan pengadaan barang jasa seperti pengadaan mesin jahit rekanan yang tidak sesuai spesifikasi, pengadaan itik yang tidak sesuai ketentua (kendang, vaksin tidak ada) dan pengadaan sapi yang tidak lengkap serta sudah ada yang mati.

"Selain itu masih lemahnya eksekutif kontrol dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini dibuktikan tidak optimialnya pelaksanaan beberapa kegiatan seperti yang kami sebutkan diatas," katanya dalam konferensi pers Fraksi Gerindra Sumbar di Gedung DPRD Sumbar Senin (3/1/2022).

Lanjut Hidayat temuan lainnya, Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TPTGR) beradasarkan temuan BPK, terutama untuk kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di BNPB yang belum lunas, realisasi Beasiswa Rajawali yang belum optimal, dan pengembalian kerugian keuangan daerah berdasarkan temuan BPK yang belum lunas.

Setelah itu, penyelesaian persoalan di BUMD terutama proses likuidasi PT ATS dan Dinamika yang belum tuntas. Problem i PT Grafika yang terus merugi, PT. Balairung yang tidak untung.

Belum sepenuhnya melaksanakan Perda nomor 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah yang mengamanatkan pembentukan kurikulum berkearifan lokal dan rangka penguatan karakter dan nilai nilai ABS-SBK di kalangan siswa pendidikan menengah (SMA, SMK, SLB)

Setelah itu, Sumbar ada di Peringkat 25 Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, 2 Kabupaten Rapor Merah. Sumbar menempati urutan ke-25 dari 34 provinsi se-Indonesia dalam kepatuhan standar pelayanan publik 2021. Hal tersebut berdasarkan penilaian yang dilakukan Ombudsman RI terhadap 24 kementrian, 15 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 416 kabupaten.

Selain mengapreasisi kinerja pendapatan daerah yang mencapau 100, 23 perden, sementara belanja daerah mencapai 91,74 persen, Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi adanya percepatan dan selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah terkait pemebabasan ganti rugi lahan tol Padang pekanbaru.

Halaman:

1 2 3 Selanjutnya

Penulis: Imel
Editor: BiNews