Ini Beberapa Rekomendasi Fraksi Gerindra untuk Pemprov Sumbar

PADANG, binews.id -- Fraksi Gerindra DPRD Sumbar mengeluarkan beberapa rekomendasi sekaitan dengan berbagai temuan kinerja Pemprov Sumbar Tahun 2021. Dimana rekomendasi ini diharapkan akan menjadi acuan dalam kinerja Pemprov Sumbar untuk ke depannya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumbar, Hidayat, mengatakan, berdasarkan temuan dan catatan Fraksi Gerindra merekomendasikan beberapa hal untuk Pemprov Sumbar.

Seperti dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, Fraksi Gerindra mendukung sekaligus mengingatkan Gubernur untuk menempatkan pejabat sutruktural dan fungsional di lingkungan Pemrov Sumbar agar benar-benar berdasarkan kapasitas dan komptensi sesuai pembidangannya, bukan berdasarkan pertimbangan dan kepentingan politik tertentu.

Gubernur juga diminta memperkuat sistem dan mekanisme eksekutif kontrol di jajaran pejabat struktural dan fungsional dalam rangka memastikan pencapaian hasil optimal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, terutama untuk pelaksanaan program program unggulan di sektor pertanian pada tahun 2022 dimana anggarannya membengkak luar biasa dibandingkan tahun tahun sebelumnya.

Baca juga: Pemprov Sumbar Gelar Gerakan Pangan Murah untuk Stabilkan Harga Pasca Bencana

"Untuk pelaksanaaan efektifitas eksekutif kontrol, Fraksi Gerindra menyarankan adanya delegasi kepada Wakil Gubernur untuk melaksanakan monitoring atas program dan kegiatan strategis daerah agar tidak terjadi lagi kasus-kasus proyek mangkrak dan tak sesuai spesfikasi," tuturnya didampingi Evi Yandri Rajo Budiman, Ismunandi Syofyan, Jasma Juni Dt Gadang, Khairudin Simanjuntak, Mario Syahjohan, Syafruddin Putra Dt Sungono, konferensi pers Fraksi Gerindra Sumbar di Gedung DPRD Sumbar Senin (3/1/2022).

Di sektor Pendidikan, ujar Hidayat, Fraksi Partai Grindra meminta Gubernur memastikan proses pembangunan pendidikan berupa pembangunan sarana prasarana pendidikan, promosi jabatan Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB benar benar bebas dari pengaruh intervensi politik dan bisnis. Pembangunan di sektor pendidkan harus jauh dari intervensi politik dan bisnis. Karena kalau ada praktik bisnis di dalam dunia pendidikan, maka hal itu akan memberatkan anak murid

"Untuk sejumlah proyek masih mangkrak, terutama Main Stadium, Gedung Kebudayaan dan penyelesaian pagar Gedung DPRD Sumbar, Fraksi Partai Gerindra meminta umumkan kepada publik penyebab dan kendalannya. Umumkan juga kepada publik rekanan yang telah melakukan kontrak namun tidak melaksanakan pekerjaannya sampai tuntas," tuturnya.

Fraksi Partai Gerindra juga mendukung independensi Gubernur dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam menentukan kebijakan, lepas dari intervensi siapapun juga. Meminta agar kasus-kasus yang berpotensi terjadinya pelanggaran peraturan, seperti beredarnya surat permintaan sumbangan yang bikin heboh publik nasional, tidak terjadi lagi.

Baca juga: Pemprov dan Kejati Sumbar Teken MoU Program Kerja Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana

"Gubernur harus benar-benar memastikan orang dekat dan lingkarannya tidak melakukan hal tersebut, karena bukan hanya memperburuk posisi Sdr.Gubernur, melainkan juga membuat jelek nama baik dan harga diri Sumatera Barat di tingkat nasional," katanya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews