Wapres Harapkan Perluasan Mall Pelayanan Publik di semua Kabupaten dan Kota

Terkait hal ini, Wapres mengajak kabupaten/kota di Sulteng untuk mengambil model MPP di Kota Banyuwangi, Jawa Timur.

"Yang bagus Kabupaten Banyuwangi, memberikan pelayanan terpadu. Urusan tanah, usaha, bahkan urus paspor di situ, izin-izin semua di situ. Jadi dengan adanya pelayanan seperti itu kita harapkan akan meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus kepuasan institusi," ucap Wapres.

Selain MPP, topik yang dibahas dalam rapat adalah pemberdayaan UMKM. Menurut Wapres, sebagai upaya menanggulangi kemiskinan, pemerintah memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan. Melalui pemberdayaan, diharapkan masyarakat dapat keluar dari garis kemiskinan.

Baca juga: Puluhan Ribu Masyarakat Kota Pariaman Terancam Kehilangan Jaminan Sosial

"Jadi 2024 itu kemiskinan ekstrem dan kemiskinan secara menyeluruh diturunkan melalui upaya pemberdayaan," ujar Wapres.

Wapres mengungkapkan penurunan kemiskinan ekstrem telah dilakukan di 35 kabupaten di 7 provinsi tahun 2021. Sementara 2022, akan dilakukan di 200 kabupaten di 25 provinsi.

Fokus lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah penanggulangan Covid-19. "Kesehatan menjadi fokus utama. Tidak mungkin kita memulihkan ekonomi tetapi kesehatan tidak baik," tegasnya.

Wapres pun mengimbau agar protokol kesehatan dan program vaksinasi terus dilakukan. Selain itu aplikasi Peduli Lindungi agar diterapkan di berbagai tempat.

Penanggulangan Kemiskinan

Dalam pertemuan tersebut dilakukan pula dialog dengan pimpinan kabupaten/kota. Bupati Buol Amirudin Ma'ruf menyampaikan bahwa pemerintah punya komitmen kuat untuk membantu pelaku UMKM sebagai upaya menanggulangi kemiskinan, namun di lapangan program yang ditawarkan pemerintah belum diimplementasikan dengan baik. Ia mengungkapkan, masih ditemukan kesulitan bagi pengusaha UMKM untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena persyaratannya masih konvesional, seperti BI checking.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi dan UMKM menjelaskan bahwa bank tetap berhati-hati memberikan KUR kepada UMKM. Untuk itu, bank melakukan penilaian terhadap performa UMKM dengan melihatdigital track record.Ia pun meminta para pelaku UMKM untuk mencatat semua transaksi keuangan secara digital.

Penulis: Imel
Editor: BiNews