BI dan Kadin Sumbar Bangun Kemitraan Melalui Pelaksanaan Survei Kegiatan Dunia Usaha

PADANG, binews.id -- Bank Indonesia dan Kadin Sumatera Barat berkomitmen untuk membangun kemitraan melalui Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Kolaborasi ini dihasilkan dari kegiatan silaturahim antara Bank Indonesia dengan Kadin Sumatera Barat Rabu (26/1/2022) di Aula Anggun Nan Tongga Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Barat, dalam bentuk pertemuan terbatas sesuai protokol Covid-19 yang ketat.
Saat memberikan sambutan, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Barat, Wahyu Purnama A, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami perlambatan sejak tahun 2013, dan diperparah dengan adanya penyebaran wabah pandemi Covid-19. Beliau menyampaikan perlunya pertumbuhan sumber-sumber ekonomi baru diantaranya pariwisata.
Hal ini telah diinisiasi dalam bentuk tahun kunjungan wisata Sumatera Barat 2023 yang digagas pada akhir 2021. Dengan menumbuhkan industri Kreatif, akan membuka lapangan pekerjaan baru.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kadin Sumatera Barat, Ramal Saleh, menyambut positif kolaborasi dengan Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Lebih lanjut beliau menyampaikan untuk kepentingan bersama dalam mendorong perkembangan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Semen Padang Raih Penghargaan Tertinggi Penanggulangan Covid-19 dari Kemnaker
Kadin Sumatera Barat siap untuk bekerja sama mensukseskan kegiatan Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia serta membuka ruang untuk kerja sama berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan Bersama.
Ramal Saleh melanjutkan bahwa Kadin Sumatera Barat merupakan rumah gadang bagi seluruh pelaku usaha di Sumatera Barat, dengan mengangkat inklusivitas yang menaungi UMKM hingga perusahaan besar. Selanjutnya beliau menyampaikan pelaksanaan survei seharusnya dapat dilakukan bersama pelaku usaha, karena pada akhirnya akan bermanfaat untuk ketepatan regulasi dan kebijakan yang akan diambil. "Kami sangat menyambut baik antusiasme dari para pelaku usaha, serta berharap kolaborasi dan kemitraan antara Bank Indonesia, OJK, Pemerintah dengan Pengurus KADIN Sumbar maupun Anggota KADIN Sumbar dapat terus berjalan," katanya.
Kegiatan silaturahmi ini menghadirkan beberapa narasumber yaitu Kepala OJK Sumbar Yusri, Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat, Firdaus, dan narasumber internal dari Bank Indonesia yaitu Kepala Divisi Statistik Sektor Ril, Sapto Widyatmiko dan Kepala Divisi Perumusan dan Impelentasi KEKDA, Gunawan Wicaksono.
Penyelenggaraan survei-survei yang dilakukan Bank Indonesia didasarkan pada amanat Undang Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004, pasal 14 ayat 1 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan, yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Data dan informasi hasil survei ini, menjadi dasar dalam perumusan kebijakan Bank Indonesia, sejalan dengan prinsip dasar untuk menghasilkan kebijakan yang berdasarkan riset (research based policy). Untuk itu, beliau mengajak Anggota Kadin Sumatera Barat untuk ikut berpartisipasi menjadi responden survei Bank Indonesia dengan memberikan data dan informasi ril sehingga informasi yang dihasilkan tidak bias.
Pengenalan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) kepada dunia usaha, merupakan langkah awal yang penting untuk menarik keterlibatan pelaku usaha khususnya kelas menengah dan besar. Sesuai pemaparan narasumber acara dari Departemen Statistik Bank Indonesia Sapto Widyatmiko dan Kepala Divisi Implementasi KEKDA BI Provinsi Sumatera Barat, Gunawan Wicaksono, seiring adanya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 jumlah omzet dan asset perusahaan kategori menengah dan besar mengalami perubahan, yaitu omzet minimal Rp15 miliar/tahun dan asset minimal Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia memerlukan tambahan responden baru agar hasil survei mencerminkan sektor riil menengah besar.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Kota Padang Perkuat Ekonomi Kreatif Lewat Bimtek Branding Digitalisasi
- Permudah Akses Perbankan untuk UMKM, Pemko Padang Bersinergi dengan CIMB Niaga
- Evaluasi untuk Adinata Syariah 2025, Gubernur Mahyeldi Targetkan Sumbar Kembali Raih Juara Umum
- OJK: Likuiditas Perbankan 2025 Masih Ketat, Sektor Pertanian Perlu Digenjot
- Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa Inisiasi Pemprov dan Pertamaina Terkait Stabilisasi Stok BBM