PUPR Gandeng Kemenlu Berdayakan Eks TKI

JAKARTA, binews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mendata pekerja migran yang pulang dari Malaysia untuk diberdayakan dalam program padat karya.

"Kami sedang bekerja sama dengan Kemenlu yang WNI (warga negara Indonesia) yang pulang dari Malaysia diidentifikasi dari mana asalnya, kita siapkan program padat karya," kata Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono, saat konferensi pers di Graha BNPB Jakarta, Senin (13/4).

Menurut dia, pemerintah menyiapkan program-program padat karya, terutama di daerah-daerah kantong pekerja migran, seiring dengan pandemi COVID-19.

Diharapkan, kata dia, para eks-pekerja migran itu bisa bekerja di program-program padat karya yang disiapkan pemerintah, setelah menjalani isolasi mandiri sepulang dari Negeri Jiran.

Baca juga: Pemko Bukittinggi Akan Gelar Pasar Murah di Lapangan Kantin

Basuki menjelaskan Kementerian PUPR telah merealokasi dan me-"refocusing" anggaran sebesar Rp36,19 triliun dari total anggaran pada 2020 sebesar Rp120 triliun untuk membantu mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia.

Realokasi pertama, yaitu yang dikembalikan kepada Kementerian Keuangan untuk dialokasikan langsung kepada bantuan sosial dan kegiatan lain yang bersentuhan langsung dengan penanganan COVID-19 sebesar Rp 24,53 triliun.

Kemudian, kata dia, re-"focusing" anggaran sebesar Rp1,66 triliun untuk pembangunan yang langsung dibutuhkan untuk mengatasi COVID-19, seperti penyiapan prasarana observasi di Pulau Galang sebesar Rp400 miliar, serta merehabilitasi rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran, dan pembelian alat-alat pendukung lainnya.

Basuki menyebutkan anggaran juga di-"refocusing" untuk mempercepat pelaksanaan padat karya tunai.

Baca juga: Kembali Mutasi Bergulir di Lingkungan Pemko Bukittinggi,64 Pejabat Dilantik Wako Erman Safar

"Padat karya tunai adalah memberikan pekerjaan yang 'low technology', tetapi banyak menyerap tenaga kerja di daerah pedesaan. Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 10,22 triliun ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan," katanya.

Penulis: Imel
Editor: Imel