Komite IV DPD RI Lakukan Pengawasan Penggunaan Dana Desa pada Masa Pandemi di Dharmasraya

Sekdakab Dharmasraya, Adlisman, S.Sos, M.Si, mewakili Bupati Dharmasraya, menyatakan terimakasih atas dipilihnya Kabupaten Dharmasraya dalam rangka pengawasan atau monitoring pelaksanaan kebijakan dana desa di masa pandemi. "Suatu kehormatan bagi Dharmasraya. Terimakasih atas kunjungan Ketua Komite IV DPD RI beserta rombongan di Dharmasraya," tegasnya.

Diungkapkan Sekda, pada tahun 2021 Kabupaten Dharmasraya dapat penghargaan dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, karena tercepat Nomor 1 dalam penyaluran dana desa di Provinsi Sumatera Barat. Baik dana desa tahap I, II maupun III. Begitupun juga di tahun 2022 ini Kabupaten Dharmasraya kembali tercepat pencairan dana desa tahap I di Provinsi Sumatera Barat, dan bahkan nasional yaitu pada tanggal 31 Januari 2022 sudah cair dana desa tahap I ke rekening nagari di Kabupaten Dharmasraya.

"Alhamdulillah, seluruh nagari di Kabupaten Dharmasraya sudah menyalurkan BLT dana desa untuk tiga bulan pertama, diharapkan bisa meningkatkan perputaran ekonomi di tengah masyarakat," tuturnya lagi.

Di tahun 2020, bencana Covid-19 melanda Indonesia sehingga penggunaan dana desa Dharmasraya yang berjumlah Rp53.834.614.000 diarahkan untuk penanganan pandemi. Kebijakan bantuan langsung tunai untuk 8.928 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp23.529.9000.000 atau 43,71 persen.

Penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 sebesar Rp2.640.611.118 atau 4,91 persen. Kebijakan pencegahan penanganan stunting tingkat nagari sebesar Rp2.345.658.000 atau 4,36 persen. Hanya sebesar Rp25.318.444.882 atau 47,02 persen yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Di tahun 2021, dana desa berjumlah sebesar Rp56.540.066.000 dana tersebut masih fokus pada penanganan pandemi Covid-19. Di tahun 2022 ini, dana desa di Kabupaten Dharmasraya mengalami penurunan menjadi sebesar Rp47.755.788.000 dan kembali pemerintah masih fokus pada upaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19. Termasuk upaya pemulihan ekonomi nasional, sesuai amanat peraturan Presiden No.104 tahun 2021 tentang rincian APBN tahun 2022. (*/bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews