Bupati Minta Dinsos PPR dan PA Lakukan Upaya Perbaikan Validasi Data Penerima Bansos

Dinas Sosial ,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Dinsos PPR dan PA ) Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat diminta melakukan perbaikan atau validasi data terkait penerima bantuan social atau bansos di daerah itu.
Hal itu ditekankan Bupati Pessel Rusma Yul Anwar dalam jumpa pers dengan awak media, Jumat ( 1/4/2022) diruang rapat bupati Pessel Painan.
"Pemutakhiran data penerima manfaat program bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 harus dilakukan dengan baik dan berkala sehingga program bantuan sosial yang digulirkan tepat sasaran," tegas bupati.
Untukvalidasi dan akurasi data penerima Bansos ini Bupati meminta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai dinas teknis yang membidanginya untuk melakukan upaya perbaikan seperti melakukan kegiatan bimbingan teknis dan validasi basis data secara terpadu.
Baca juga: DPRD Padang Dukung Wacana Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS untuk Calon Pengantin
"Data-data penerima bansos itu, ditempelkan di tempat umum, di warung, musala dan masjid. Guna uji publik itu sebenarnya, saya menginginkan agar masyarakat bersama-sama memprotes ketidakadilan itu," kata Rusma
Lebih lanjut bupati mengatakan, Dinsos dan pihak terkait lainnya mesti menyamakan persepsiagar data penerima Bansos menjadi lebih tepat sasaran. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kesalahan saat penetapan sasaran.
Berdasarkan data uji publik sementara yang dirilis Dinas Sosial Pesisir Selatan, per Maret 2022 sebanyak 4.358 data yang tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos dihapus.
Mereka yang dihapus sebagai penerima manfaat itu dinilai tidak layak lagi berdasarkan uji publik yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pesisir Selatan dan graduasi paksa yang dilakukan tenaga pendamping PKH.
Dari total data tidak layak itu, dihimpun dengan berbagai kategori diantaranya masyarakat mampu sebanyak 2.639 peserta. Lalu, PNS dan keluaraga PNS atau pensiunan sebanyak 86 peserta, perangkat nagari sebanyak 70 peserta, meninggal 979 peserta serta graduasi mandiri dan lainnya 584 peserta.
Baca juga: Baksos Polri Presisi, Pemko Padang Apresiasi Pembagian Sembako oleh Polresta
Adapun total data yang ditampilkan dinas sosial dengan lima program bansos itu, antara lain data penerima bantuan PKH, 20.750 KPM, BPNT PPKM 33.667 KPM, KIS APBN 172.466 peserta, KIS APBD, 29.000 peserta dan KIP, 19.672 peserta.Sumber data tersebut diperoleh dari Pusdatin Kesos, Februari 2022, BPJS Cabang Sumatera Barat, serta Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Pengurus DPD Iluni UNP Pessel Periode 2023-2027 Dikukuhkan, Rektor Prof Ganefri: Diharapkan Berkontribusi untuk Pembangunan Daerah
- Gubernur Mahyeldi Tinjau Kerusakan TPI Surantih Akibat Banjir, Minta Rincian Kerugian Segera Dilaporkan
- Owner Dempo Grup Bantu Korban Banjir Ranah Pesisir
- Gubernur Mahyeldi Serahkan Kayu Tak Bertuan Temuan Dishut Sumbar untuk Pembangunan Masjid di Pesisir Selatan
- Camat Denny Anggara Wakili Pesisir Selatan