Lebih Dari 84 Ribu Pos Jaga Desa Dibentuk untuk Cegat COVID-19

JAKARTA, binews.id - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengkonfirmasi bahwa lebih dari 84 ribu desa telah membentuk "Pos Jaga Desa", sebagai upaya untuk pemantauan warga yang masuk maupun keluar wilayah desa selama 24 jam.

Selain pemantauan, fungsi lain dari Pos Jaga Desa itu juga memberikan rasa aman bagi warga bahwa desanya memang dilakukan pengawasan yang serius dan dijaga sesuai anjuran pemerintah dalam mencegah penularan COVID-19.

"Pos Jaga Desa ini satu hal yang sangat penting hari ini, untuk memantau mobilitas warga desa, baik warga desa yang dari dalam, maupun keluar. Supaya apa? Supaya memberikan rasa aman, bahwa desanya memang dilakukan pengawasan yang serius," ungkap Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar melalui keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Minggu (19/4).

Kemudian hal yang juga menjadi penting dari Pos Jaga Desa antara lain juga memberikan rekomendasi dan saran khususnya bagi warga desa yang datang dari wilayah episentrum COVID-19 tentang apa yang harus dilakukan demi mencegah penularan virus SARS-CoV-2 atau corona jenis baru itu.

Baca juga: Pemko Bukittinggi Akan Gelar Pasar Murah di Lapangan Kantin

Perlu diketahui bahwa, setiap warga desa yang datang dari wilayah episentrum COVID-19 akan otomatis masuk dalam kriteria Orang Dapam Pemantauan (ODP), sehingga yang bersangkutan harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari, sesuai anjuran protokol kesehatan dan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Pemudik langsung berstatus ODP, maka tugas relawan adalah menyiapkan ruang isolasi desa," kata Mendes PDTT Halim.

Kemendes PDTT mencatat dari desa yang telah mendirikan ruang isolasi berjumlah 8.954 desa, dengan fasilitas lebih dari 35.000 tempat tidur.

Ruang isolasi tersebut berada di balai desa, ruang pertemuan desa maupun Gedung yang ada di desa, seperti PADU, sekolah maupun rumah penduduk yang dikosongkan. Ruang-ruang yang memang telah dipersiapkan dilengkapi fasilitas kamar mandi, air, listrik dan logistik.

Baca juga: Kembali Mutasi Bergulir di Lingkungan Pemko Bukittinggi,64 Pejabat Dilantik Wako Erman Safar

Sebagai informasi, Pos Jaga Desa menjadi bagian dari kegiatan dan tanggung jawab "Relawan Desa Lawan COVID-19" yang sudah dibentuk dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa beserta wakilnya, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparat desa serta berbagai tokoh sebagai anggota. Dalam pelaksanaan kegiatan, Babinkamtibmas, babinsa dan pendamping desa berperan sebagai mitra.

Penulis: Imel
Editor: Imel