Rakor Gubernur se-Sumatera, Gubernur Mahyeldi Sampaikan 4 Usulan Rencana Terintegrasi di Sumatera

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Watimpo, yang membuka rapat koordinasi tersebut menyambut baik berbagai usulan dari kesepuluh gubernur se-sumatera tersebut, ia berharap rakor yang diadakan secara tahunan ini dapat dibentuk ketua forumnya sehingga kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dapat diteruskan ke kementerian dan atau lembaga terkait.

"Saya bersedia memfasilitasi agar para kepala daerah dengan mudah bertemu dengan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi dan saran dari para kepala daerah," katanya.

Ia juga mengatakan rakor gubernur se-Sumatera ini dapat menghasilkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan yang strategis melalui Rakortekrenbang.

Baca juga: Pj Wako Sonny Sampaikan Nota Penjelasan Ranperda RPJPD 2024-2045 dan KUA PPAS 2025

"Melalui Rakortekrenbang ini diharapkan dapat menimbulkan kesepakatan target pembangunan nasional, kesepakatan usulan teknis pemerintah daerah, dan sebagai bahan masukan penyusunan RKPD tahun 2023," ungkapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Oktorialdo, mengatakan bahwa Bappenas sekarang ini sedang menyusun RPJP tahun 2022 - 2045.

"Terkait memasukkan rencana terintegrasi di Sumatera hal ini perlu ditinjau kembali, dan hal tersebut akan menjadi usulan dalam penyusunan RPJP tahun 2022 - 2045 mendatang," pungkasnya.

Ia juga berharap Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera ini bisa menghasilkan sebuah rekomendasi atau kesepakatan yang akan di bahas pada Rapat Koordinasi Teknis kedepannya. Menurutnya rapat koordinasi secara teknis tersebut nantinya akan melibatkan banyak kementerian.

"Oleh karena itu perlu dibuat sebuah kelembagaan yg resmi untuk menampung masukan-masukan dari setiap provinsi untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat," ujarnya.

Rakor gubernur se-Sumatera tersebut akan menghasilkan sejumlah rekomendasi di antaranya rekomendasi jangka pendek dan rekomendasi jangka panjang yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat. (*/bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews