Rakor Gubernur se-Sumatera, Gubernur Mahyeldi Sampaikan 4 Usulan Rencana Terintegrasi di Sumatera

PADANG, binews.id -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, bersama sembilan gubernur lainnya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera Tahun 2022 di Ballroom Hotel Premiere Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (30/6).

Rakor membahas beberapa poin diantaranya pemerataan beberapa infrastruktur seperti jalur logistik Trans Sumatera, kemudian membahas tentang kondisi infrastruktur perbatasan dan truk over dimension over load, dan hilirisasi sumber daya alam. Selain itu jiga dibahas penguatan jaringan pariwisata dan ekonomi kreatif, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, pembangunan rendah karbon, dan lainnya.

Gubernur Mahyeldi, dalam pertemuan tersebut menyampaikan empat usulan terkait perencanaan terintegrasi di pulau Sumatera, yakni pembangunan infrastruktur, dana kompensasi penjualan karbon (carbon trading), penguatan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, serta tindaklanjut terkait penghapusan tenaga honorer tahun 2023 mendatang.

"Seperti pembangunan Tol yang ditargetkan selesai pada tahun 2024, menurut saya pembangunan tersebut tidak dibatasi oleh waktu habis masa jabatan seorang kepala daerah, melainkan pembangunan tersebut merupakan pembangunan yang berkelanjutan," ujar gubernur.

Baca juga: Zardi Syahrir Pimpin Apel Pagi di Sekretariat DPRD Sumbar: Tingkatkan Disiplin dan Kinerja ASN

Kemudian Buya juga membahas terkait dana kompensasi perdagangan karbon trade di beberapa kabupaten/kota yang memiliki hutan lindung yang sampai saat ini masih belum jelas apakah daerah tersebut mendapatkan hak kompensasi dalam bentuk DAK.

"Daerah Sumatera ini paru-paru Indonesia, seharusnya juga daerah yang memiliki hutan lindung harus mendapatkan konstribusi karena kitalah memelihara hutan, menjaga, dan merawatnya," ungkap buya.

Buya juga membahas terkait sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya jika sinergitas ini terus berjalan dengan baik, tugas pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Setiap daerah mempunyai keunggulan dan potensi masing-masing, jika hal ini di sinergikan dengan perencanaan yang matang, hal tersebut dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah," kata gubernur.

Baca juga: Enam Fraksi DPRD Padang Panjang Sampaikan Pemandangan Umum terhadap RPJPD

Diakhir usulannya ia juga membahas terkait penghapusan tenaga honorer agar direnungkan kembali, ia mengatakan menurut data ada 300 ribu orang yang menjadi tenaga honorer, jika masing-masing tenaga honorer tersebut merupakan kepala keluarga, kurang lebih ada satu 1,2 juta penduduk yang akan merasakan dampak oleh rencana penghapusan tenaga honorer tersebut.

Penulis: Imel
Editor: BiNews