Persoalan Gambir Di Kapur IX Jadi Perhatian Gubernur Sumbar

akan pendidikan yang berkualitas dan pendidikan Islam merupakan suatu hal yang mereka harapkan. Mudah-mudahan niat baik untuk mendirikan pesantren disini akan berjalan lancar sesuai dengan harapan," kata gubernur.
Sama halnya seperti yang disampaikan Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin, kepedulian masyarakat Kapur IX, akan pendidikan membawa niat para perantau dari Kapur IX untuk membangun pesantren, seperti yang dilakukan oleh Dedi Armen perantau dari Jogjakarta yang ingin mendirikan rumah tahfidz yang berkonsep surau di Nagari Sialang.
"Walaupun letak Nagari Sialang sangat jauh di pedalaman, tapi kepedulian dari para perantau akan kemajuan Nagari Sialang sangat tinggi, mereka menyadari bahwa di nagari ini banyak lahirnya tokoh-tokoh penting sperti Prof. Aziz Al Hayni dan Bupati Limapuluh Kota yang pernah menjabat di tahun 1992," tuturnya.
Baca juga: Perlu Peningkatan SDM Petani Gambir untuk Tingkatkan Kualitas Produk
Selain itu, Bupati Safaruddin juga mengucapkan terima kasih atas inisiasi gubernur yang membawa rombongan seluruh OPD dari Provinsi Sumbar demi melihat kondisi dan keadaan di Nagari Sialang dan Galugua. Ia berharap dengan hadirnya seluruh OPD pengembangan kawasan di bagian Timur Limapuluh Kota ini dapat membawa kemudahan akses jalan Sumbar - Riau, pertumbuhan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih baik kedepan. (*/bi)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Hj. Nevi Zuairina Hadiri Kampanye dan Tabligh Akbar di Lima Puluh Kota
- Pemprov Sumbar Siapkan Pergub Tata Niaga Gambir, Wagub Sumbar Audy: Harus Ada Standar Harga yang Jelas
- Boyong 29 Wartawan ke Wakanda pada Media Gathering, OJK: Harapannya Komunikasi Kita Semakin Lancar
- Ketua DPRD Sumbar Supardi: JUT Untuk Tingkatkan Produksi Pertanian
- Bersama Kemendag, Nevi Zuairina Sosialisasi Kebijakan Kepada Pelaku UMKM