Komisi II DPRD Sumbar Lakukan Pembahasan dan Rancangan Awal KUA-PPAS 2023

BUKITTINGGI, Binews.id - Selama 4 hari (20-23 Juli 2023) Komisi II DPRD Sumbar lakukan Pembahasan dan Rancangan Awal KUA-PPAS 2023.

Bersama mitra kerjanya, rapat pembahasan langsung dipimpin wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib dan pimpinan komisi II Bidang perekonomian Mochlasin, melakukan pembahasan secara marathon, di salah satu hotel di Kota Bukit Tinggi.

Dalam kegiatan tersebut setidaknya ada 8 OPD yang mengikuti pembahasan, diantaranya Biro perekonomian, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kelautan dan Perikanan, serta beberapa Dinas dan biro lainnya, yang serius melakukan pembahasan, demi penempatan anggaran tepat.

Pimpinan dan anggota komisi 2 yang hadir dalam pembahasan tampak Nurkhalis, Jempol, Muchlis Yusuf Abit (Gerindra)
Mochlasin, M.Ihpan (PKS), Arkadius, Jefri Masrul (Demokrat), Muhammad Iqbal, Muzli M.Nur (PAN), Nella Abdika Zamri, Lazuardi Erman (Golkar), Bakri Bakar (PPP-Nasdem), Firdaus, Syamsul Bahri (PDI-P-PKB), secara bergantian melakukan berbagai pertanyaan pada masing-masing OPD mitra kerjanya.

Baca juga: Paripurna DPRD Sumbar, Fraksi Gerindra Dukung Penerapan SPBE untuk Layanan Publik yang Lebih Efisien

Pada kesempatan tersebut wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib mengatakan, pembahasan awal KUA-PPAS ini harus benar-benar dapat dirasakan oleh semua komponen, baik OPD itu sendiri, terutama masyarakat.

"Kita lakukan pembahasan ini agar memiliki manfaat nyata pada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga tidak ada pembahasan yang sia-sia," tegas Suwirpen.

Ditambahkannya, agar terhindar dari kendala dikemudian hari, maka pembahasan perlu mengacu pada aturan berlaku, juga perlu dilakukan secara objektif.

Pernyataan Suwirpen ditambahkan Mochlasin, dimana semua masukan dari mitra kerja akan ditelaah untuk pembahasan berikutnya, disesuaikan dengan manfaat dan peruntukannya.

Baca juga: DPRD Sumbar Terima Kunjungan Bamus DPRD Pesisir Selatan, Bahas Sinergi dan Tata Kelola

"Kita akan telaah semua hasil pembahasan untuk dibahas pada tahap berikutnya, sehingga manfaat besar, resiko menjadi nol, khususnya resiko pelanggaran aturan," terang Mochlasin.

Penulis: Imel
Editor: BiNews