DATANGI DPRD SUMBAR
Ormas dan Tokoh Sumbar Minta Presiden Jokowi Turunkan Harga BBM Diturunkan Kembali

PADANG, binews.id -- Puluhan orang yang tergabung dalam Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumatera Barat menyampaikan aspirasi ke DPRD Sumbar, Selasa (6/9).Mereka menolak kenaikanharga bahan bakar minyak (BBM) dan meminta Presiden Jokowi membatalkan kebijakan tersebut.
Kedatangan Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumatera Barat diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib, di ruangan khusus I Gedung DPRD Sumbar.
Koordinator Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumatera Barat Jel Fahtullah Al Anshar dalam pertemuan tersebut menyampaikan, mewakili masyarakat Sumbar, Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumatera Barat meminta agar BBM dikembalikan ke harga semula. Karena dengan harga yang lama saja rakyat miskin belum mampu untuk membangun ekonominya.
"Belum berakhir penderitaan rakyat karena pandemi Covid-19, dan belum bangkit ekonomi masyarakat, hari ini rakyat telah dihantam kembali oleh kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM cukup tinggi. Kami kecewa dengan Pak Jokowi karena telah gagal mensejahterakan rakyat Indonesia dan mengeluarkan kebijakan yang menyakitkan ini," katanya.
Ia menuturkan, menaikkan harga BBM saat harga minyak dunia turun adalah suatu hal yang sangat tidak tepat dijalankan. Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumatera Barat menilai kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM tidak mempertimbangkan suara rakyat dan DPR yang mayoritas menolak kenaikan harga BBM ini.
Jel mengatakan, kenaikan harga BBM jelas telah menginjak kemakmuran rakyat, karena kenaikan harga BBM juga mengakibatkan kenaikan pada semua harga kebutuhan pokok dan rumah tangga untuk jangka panjang. Meskipun ini diatasi dengan BLT, menurutnya itu bukanlah sebuah solusi.
"Jika pertamina disebut merugi, itu merupakan bentuk kegagalan, dan tanggung jawab Ahok. Harusnya jabatan Komisaris Utama tidak diberikan pada Ahok yang nyata telah terduga pada tujuh kasus korupsi," ucapnya.
Pada kesempatan itu Jel juga menyebut, pihaknya khawatir kenaikan harga BBM ini bermuatan politik, untuk memodali biaya politik Tahun 2024.
Baca juga: Bupati Sabar AS, Berikan Penghargaan Pegiat dan Bunda Literasi
Berangkat dari berbagai persoalan tadi, atas nama rakyat, Kolaborasi Ormas dan Tokoh Sumatera Barat menuntut supaya BBM dikembalikan ke harga semula,kemudian, meminta Presiden Jokowi memecat Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, dan tidak memberikan jabatan apapun kepada yang bersangkutan, transparan dalam pengelolaan BUMNuntuk mencegah korupsi dan permainan para mafia migas, menerangkan secara terbuka kepada rakyat mengenai modal dan biaya produksi BBM.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- DPRD Padang Dukung Wacana Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS untuk Calon Pengantin
- DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Ranperda SPBE
- Wigiyono Gelar Pengajian, Santunan Anak Yatim, dan Sunatan Massal Sambut Bulan Suci Ramadan
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Tampung Aspirasi Masyarakat Kecamatan Padang Timur
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Serap Aspirasi Masyarakat di Hari Terakhir Reses Perseorangan