Mahfud Keynote Speech, Tanti Endang Lestari Teken Deklarasi Yogja

"Juga mengkombinasikan kekuatan masyarakat sipil (di luar pemerintahan) yang prinsipnya tergantung selera masyarakkat terbanyak, aritnya dinamis dan diyakini kualitas demokrasi di Indonesi selanjutnya," ujar Arya.

Plt Asisten Pemerintahan dan Adminsitrasi Umum Prmpriv DIY Suharsono mengatkan kebebaan innformasi harus menjadi spirite terhadap. kualitas demokrasi.

"Kuncinya adalah Ketebrukaan Informasi Publik, patuh pada UU 14 Tahun 2008 maka kualitas demorkasi, clear and clean governance akan terujud," ujar Suharsono mewakil Gubernur DIY pada FKK digelar Mnkumham RI.

Baca juga: KPU Sumbar Tetapkan Mahyeldi-Vasko Sebagai Gubernur dan Wagub Terpilih pada Pilkada 2024

Sementara di sela FKK di Joga itu mengtakan Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar) mengatakan salah besar pesta demokrasi itu harus dirahsiakan, justru demokrasi hebat itu adalah terbuka.

"Keterbukaan informasi publik yang dileges oleh UU 14 Tahun 2008 dan adanya Perki 1 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Informasi dan Prosedur Sengketa Informasi Pemilu dikeluarkan Komisi Informasi Pusat. menjadi penanda kalau kualias demokrasi terjadi jika semua elemen terlibat berprinsip keterbukaan informasi publik,"ujar Komisioner Komisi Informasi Sumbar (KISB) Adrian Tuswandi, Rabu 8/9-2022 di Royal Ambarrukmo Jogja.

Adrian ditugaskan oleh KISB bersama Komisioner membidangi Kelembagaan KISB Tanti Endang Lestari pada Forum Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Kualitas Demokrasi melalui Keterbukaan Informasi Publik Nasional yang digelar Kemenko Polhukam RI.

Deklarasi Jogja ditadatangani oleh peserta dari 34 privinsi disaksikan Rospita Vici Paulin, Gede Narayana dan Arya Sadhiyuda.

Sementara pada sesi dialog dengan narasumber I Dewa Putu Sunartha, Bsnn Irwan, Amri rakhman Riena Rosarita Niken, Widiastuti dan Vici Pauline serta YosepAdi Prasetyo. (*/bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews