Monitoring Evaluasi, KI dan DPRD Talkshow terkait Penanganan Covid-19 Pessel, di Langkisau FM

Senin, 11 Mei 2020, 13:21 WIB | Kesehatan | Kota Padang
Monitoring Evaluasi, KI dan DPRD Talkshow terkait Penanganan Covid-19 Pessel, di...
Suasana Talkshow tentang Penanganan Covid-19 Pessel dan PSBB tahap 2 di Langkisau FM, Senin 11/5 (foto: dok/kisb)
IKLAN GUBERNUR

PADANG, binews.id - Pesisir Selatan (Pessel) masuk daerah merah Covid-19 dan Pessel terdampak bahkan ada kantor nagari diseruduk warganya akibat kecewa dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dampak covid-19, beritanya viral habis di berbagai laman media sosial.

Untuk merentang benang merahnya, inisiatif Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar, Arif Yumardi, LPPL Radio Langkisau FM gelar Talkshow ujud Monitoring Evaluasi KI Sumbar Penanganan Covid-19 di Pessel.

"Alhamdulillah ide kami diterima pihak owner Langkisau FM, hebat lagi langsung dilakukan talkshow dengan mengkolaborasikan pembicara dari KI Sumbar dan Anggota DPRD Sumbar Hamdanus, untuk narasumber dari Pemkab Pessel ibu Mimi Rianti Zainul, SE, M.Si Ak (Asisten II Sekdakab Pessel) dan pak Junaidi, S.Kom (PPID Utama Kab Pessel) ,"ujar Arif Yumardi, Senin 11/5.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pessel saat ini tengah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sumbar tahap dua.

Baca juga: Pemerintah Kabupaten Asahan Salurkan BLT Subsidi BBM Kepada Masyarakat

"Tidak ada kelonggaran saat PSBB ini, Gugus Tugas Pessel bersama Forkompida bahu-membahu, kerja keras menerapkan aturan di PSBB semata-mata untuk memutus mata rantai penyebaran virus, termasuk terus tracking dan tracing di zona merah seperti di Kecamatan Koto XI Tarusan, dan juga melaksanakan SOP sangat ketat,"ujar Mimi menjawab keraguan banyak pihak PSBB Pessel longgar.

Lalu soal Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) menurut Mimi, mekanismenya cukup selektif dimulai pengumpulan data penerima oleh wali nagari, verifikasi dan validasi data dilaksanakan secara bersama wali nagari dan Pemkab Pessel.

"Di Pessel sabanyak 98.000 KK sudah memperoleh BLT, PKH dan Sembako. Itu berarti 60 persen dari total KK di Pessel,"ujar Mimi yang tak menapik ada kekecewaan warga tidak menerima.

"Pembeian BLT program JPS itu ada indiaktor warga penerima, kita patuh aja ke aturan itu,"ujarnya.

Baca juga: Koramil O3/Sipora Terus Lakukan Penyeluran BLT Minyak Goreng

Junaidi selaku PPID Utama Pemkab Pessel menegaskan kalau mengintegrasikan semua informasi terkait covid-19 pihaknya sudah sangat maksimal.

Halaman:
Marhaban ya Ramadhan 2025

Penulis: Imel
Editor: BiNews

Bagikan: