Untuk menjaga kelestarian habitat, nelayan jangan Gunakan Pukat Harimau

PESISIR SELATAN, binews.id -- Agar kelestarian laut dengan berbagai habitat yang ada tetap terjaga, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Sumatera Barat melalui Dinas Perikanan dan Pangan, tegaskan masyarakat nelayan di daerah itu agar tidak menggunakan lampara dasar atau pukat harimau sebagai alat tangkap.
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Pessel, Firdaus, Jumat (24/2) agar potensi besar yang dimiliki daerah itu di sektor kelautan tetap bisa memberikan jaminan ekonomi bagi masyarakatnya.
"Kami berharap kepada masyarakat nelayan di daerah ini agar jangan lagi menggunakan lampara dasar sebagai alat untuk menangkap ikan. Sebab ini akan merusak habitat yang ada di perairan laut kita," tegasnya.
Dia menjelaskan bahwa untuk mengantisipasinya, pihaknya sudah mengusulkan rencana penggantian alat tangkap lampara dasar dengan jaring gilnet ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Baca juga: Program Studi S2 dan S3 Administrasi Pendidikan FIP UNP Sosialisasi ke Dinas Pendidikan Dharmasraya
Tujuannya agar masyarakat nelayan di daerah itu tidak lagi menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan tersebut.
"Anggarannya sekitar Rp 1 miliar untuk penggantian alat tangkap ini. Kami sudah mengusulkannya ke DKP Sumbar. Diperkirakan sebanyak 280 pcs alat tangkap ikan jenis jaring gilnet nantinya akan dibagikan kepada nelayan di daerah ini," jelas Firdaus.
Dia mengakui bahwa hingga saat ini pihaknya masih mendapatkan laporan dari masyarakat terkait penggunaan lampara dasar atau pukat harimau di perairan laut daerah itu.
Aktivitas pencurian ikan (ilegal fishing) tersebut kerap dilakukan pada malam hari ketika kondisi di lautan tidak terpantau. Namun demikian, pihaknya tetap konsisten melakukan pengawasan sebagai upaya mencegah adanya operasi penangkapan ikan memakai alat tangkap yang dilarang tersebut.
Baca juga: FIK UNP Terima Rombongan Studi Banding Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Singaperbangsa Karawang
"Karena personel PPNS kami terbatas, tentunya pengawasan ini juga diharapkan kepada TNI, Polri, dan masyarakat," ucapnya.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Gubernur Mahyeldi Lepas Ekspor 11 Ton Ikan Kerapu Sumbar Menuju Hongkong
- Tantangan dan Langkah Antisipasi Sektor Investasi Sumbar Tahun 2024
- Rumuskan Kebijakan Penguatan Sentra IKM Perikanan
- Pertama di Indonesia, E Money Edisi Pariwisata Sumbar Diluncurkan di Kawasan Mandeh
- Petani Maksimalkan Pola Tanam Serentak