Sensus Pertanian Penting, Leonardy: Mari Sukseskan untuk Mensejahterakan Masyarakat

PADANG, binews.id -- Sensus Pertanian yang akan dilaksanakan pada 1 Juni hingga 31 Juli 2023 sangat penting artinya. Untuk itu butuh dukungan semua pihak untuk menyukseskannya. Hal itu terungkap dalam kunjungan Anggota Komite IV DPD RI, H. Leonardy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH, ke Badan Pusat Statistik Provinsi Sumbar, Selasa 28 Februari 2023.

Leonardy mengatakan pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan wujud komitmen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terhadap amanat konstitusi.

"Kunjungan ini dalam rangka Tugas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 1997 tentang Statistik, difokuskan Pada Persiapan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023. Kita ingin mendengarkan lansung seputar kesiapan dan dukungan yang diperlukan guna menyukseskan Sensus Pertanian Tahun 2023," ujar Ketua Badan Kehormatan DPD RI tersebut.

Kepada Kepala BPS Sumbar Ir. Herum Fajarwati, MM, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumbar yang diwakili Sekretaris Dinas Ferdinal Asmin, Kepala Dinas Kominfotik yang diwakili Kabid Statistik Sektoral Mulyadi, Kepala BPS Kota Padang Alfianto, serta pegawai fungsional dan jajaran BPS Sumbar, Leonardy menyatakan sebagaimana tugas pengawasan atas pelaksanaan undang-undang itu termaktub dalam Pasal 22D ayat (3) UUD 1945.

Baca juga: Ketua DPD RI LaNyalla Dukung Pendirian Fakultas Kedokteran di Jatim

Menurut Leonardy, BPS merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang memiliki kewajiban melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh BPS adalah kegiatan sensus yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (sepuluh) tahun. "Ke depan, perlu dipertimbangkan apakah rentang waktu pelaksanaan sensus sekali 10 tahun ini apakah masih relevan atau tidak sesuai dengan perkembangan saat ini yang begitu dinamis," ulasnya.

Lebih jauh Leonardy mengatakan sensus pertanian pada tahun 2023 adalah yang ke-7 (tujuh), dimana sensus pertanian pertama kali dilaksanakan pada tahun 1963. Ada 18 negara yang melaksanakan sensus pertanian di tahun ini yakni Indonesia, Panama, Bolivia, Albania, Bosnia dan Herzegovina, Moldova, Namibia, The Kingdom of Eswatini, Kamboja, Georgia, Iran, Iraq, Oman, Filipina, Tajikistan, Thailand, Uzbekistan, dan Vanuatu.

Sensus pertanian tahun 2023 yang bertema 'Mencatat Pertanian Indonesia Untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani' bermanfaat untuk memberikan gambaran secara komprehensif terkait kondisi pertanian di Indonesia hingga wilayah terkecil, peningkatan kualitas statistik pertanian dan peningkatan kualitas desain kebijakan yakni sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan strategis sektor pertanian.

Pelaksanaan sensus pertanian 2023 itu meliputi 7 subsektor yaitu: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Kegiatan ini akan melibatkan sekitar 190 ribu petugas dari mitra BPS dan sekitar 2 (dua) ribu pegawai BPS. Para petugas akan melakukan pendataan pada 1 Juni -- 31 Juli 2023.

Baca juga: Asperapi Ajukan Usulan kepada Ketua DPD RI: Buat Standar Biaya Perizinan Pameran agar Tidak Memberatkan Penggiat Industri Kreatif

"Mengingat, data statistik merupakan sumber utama untuk perencanaan berbagai kebijakan terkait pertanian, maka DPD RI melalui fungsi pengawasan yang dimiliki, sangat mendukung kegiatan sensus pertanian 2023 ini guna terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani di seluruh daerah," ujarnya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews