Berikut Tujuh Butir Arahan Presiden tentang Penanggulangan Bencana di Indonesia

JAKARTA, binews.id -- Sebagai bentuk upaya meminimalisir dampak bencana dalam skala nasional, Presiden Joko Widodo memberikan butir-butir arahan kepada seluruh komponen pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana (PB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2023 yang diselenggarakan di Jakarta International Expo (JiExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis dan Jumat (2-3/2).

Adapun arahan yang pertama, Presiden meminta agar sistem peringatan dini dapat dimaksimalkan dan sampai diterima oleh masyarakat sebelum terjadinya bencana. Sehingga melalui peringatan dini yang baik, masyarakat dapat mengetahui dan mengambil tindakan cepat dalam antisipasi bencana.

Menurut Presiden, sistem peringatan dini adalah hal yang paling penting dalam penanggulangan bencana. Namun Presiden masih melihat bahwa hal itu masih sering terlambat.

"Yang pertama, penting itu peringatan dini sering masih kita terlambat," kata Presiden.

Baca juga: *Bupati Solok Hadiri HUT IKM di Jakarta, Ajak Perantau Minang Bersinergi Bangun Daerah

Kedua, Presiden mengatakan bahwa edukasi dan pelatihan bagi masyarakat untuk mengantisipasi potensi bencana harus dilakukan. Sebagai negara yang dilalui dua lempeng aktif dan berada pada zona khatulistiwa beriklim tropis membuat Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi.

Skenario-skenario penyelamatan dan evakuasi diri bagi masyarakat menurut Presiden menjadi hal yang harus diketahui bersama. Mantan Wali Kota Surakarta itu tidak ingin upaya-upaya yang seharusnya dilakukan pada saat pra-bencana seperti itu justru dilupakan.

"Yang kedua mengedukasi masyarakat latihan dan lain-lain harus dilakukan. Skenario harus juga disiapkan pas terjadinya gunung berapi lari nya kemana, kalo pas ada gempa bumi lari nya kemana, seperti ini secara detail yang sering kita abaikan," jelas Presiden.

"Pas ada bencana nya kita pontang-panting begitu sudah rampung ya rampung, lupa bahwa yang namanya pra bencana itu lebih penting mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan pada masyarakat itu jauh lebih penting. Ketika masyarakat tahu kemana akan lari, kemana akan berlindung," imbuhnya.

Baca juga: Banggar DPRD DKI Jakarta Kunjungi DPRD Sumbar, Bahas Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja Dewan

Berikutnya yang ketiga, Kepala Negara mengingatkan agar tata ruang dan konstruksi bangunan maupun lokasinya diperhitungkan dengan matang dan mencakup aspek ketahanan dari potensi risiko bencana. Dalam hal ini Presiden menitikberatkan urusan tersebut pada komponen yang terkait, baik Dinas Pekerjaan Umum Daerah maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan unsur lainnya agar selalu berkoordinasi dalam pengelolaan tata ruang.

Penulis: Imel
Editor: BiNews