Komit Menjamin Kesehatan Warga, Padang Panjang Sudah Enam Kali Berturut-turut Raih UHC

"Dengan penghargaan ini diharapkan masyarakat Kota Padang Panjang tidak perlu khawatir lagi terhadap masalah kesehatan. Namun yang paling penting untuk hidup lebih sehat dan selalu bergerak untuk lebih maju dan mandiri. Tidak lupa selalu bersyukur, sehingga memperoleh kebahagiaan," kata Fadly.

Sebelumnya, penyerahan penghargaan UHC 2023 JKN ini disaksikan Wakil Presiden, K.H Ma'ruf Amin, Menko PMK, Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, direktur BPJS Kesehatan dan ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Penghargaan UHC 2023 ini diberikan kepada 22 provinsi dan 334 kabupaten/kota di Indonesia yang telah mencapai kepesertaan JKN lebih dari 95%. UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan, promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.

Baca juga: Bupati dan Wakil Bupati Solok Terpilih Jalani Medical Check-Up Jelang Pelantikan

Dalam sambutannya, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasinya kepada para penerima penghargaan, karena telah mendukung keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Ia mengatakan, tercapainya UHC menunjukkan komitmen pemda dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN. Pemda mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran, serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkannya.

Ma'ruf Amin menyampaikan, sampai dengan 1 Maret 2023, sudah 90 persen jumlah penduduk di Indonesia dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS. Dengan kata lain sudah 252,1 juta jiwa penduduk ber-JKN.

"Pemda agar mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan, antara lain para penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar," paparnya.

Selain itu, ia mendorong upaya peningkatan mutu layanan kesehatan di tiap daerah, melalui penyediaan fasilitas kesehatan, termasuk SDM kesehatan. Dengan harapan, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang bermutu.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada pemda, agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.

Namun Ghufron mengingatkan, tercapainya predikat UHC juga harus disertai jaminan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu. Baik itu layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. (Put)

Penulis: Imel
Editor: BiNews