Miris ! Masih Ada Nagari Belum Dapat BLT

"Sanksinya bagi Desa/ Nagari reguler akan dihentikan pengucuran Dana Desa tahap berikut. Sedangkan Desa/Nagari kategori mandiri, dipangkas Dana Desa nya 50 persen untuk pencairan tahap II," terang Nurnas.

Semestinya, sebut politisi Demokrat Sumbar yang juga Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Prov. Sumbar yang sudah Priode ke tiga ini, peran Kepala Daerah justru harus lebih besar mendorong pihak Nagari/Desa melakukan pendataan dan pencairan BLT DD itu pada masyarakat Sumbar yang terdampak Covid-19.

Nyatanya apa yang dia dapati masih banyak Nagari/Desa di Sumbar yang masuk program Kemendes PDTT belum lakukan pendataan dan juga pencairan BLT DD sebesar Rp.600 ribu setiap KK per bulan selama tiga bulan.

Baca juga: Alek Nagari Berok Nipah, Menuju Integrasi Masyarakat Multikultural

"Pada hal BLT DD itu sangat dibutuhkan warga penerima saat menyambut lebaran ini," jelas Nurnas.

Dirinya juga mengaku, tidak tahu persis seperti apa kelanjutan BLT DD Kemendes pasca Lebaran ini untuk Sumbar.

"Apakah program pencairan BLT DD itu dilanjutkan atau tidak, saya pribadi belum tahu. Jelasnya ya kita tunggu instruksi lanjutan dari Kemendes PDTT itu," kata Nurnas. (rls/dw)

Penulis: Imel
Editor: Imel