Gubernur Sumbar Terima Rekomendasi DPRD Terkait LKPJ Tahun 2019

PADANG, binews.id -- Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno didampingi oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumbar, dengan agenda pengambilan keputusan dan penyerahan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah (KDH) Provinsi Sumbar Tahun Anggaran 2019 di ruang ruang sidang utama DPRD, Jumat (29/05/20).

Dalam sambutannya Gubernur Irwan menuturkan bahwa sebagaimana telah disampaikan pada rapat paripurna penyerahan LKPJ KDH tanggal 11 Mei 2020 yang lalu, pihaknya menyusun dokumen pertanggungjawaban ini dengan mengacu kepada sejumlah dokumen perencanaan.

"LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumbar Tahun 2016-2021 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)," jelas Gubernur.

Meski demikian Gubernur mengakui bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2019 masih terdapat berbagai persoalan dan tantangan yang belum diselesaikan.

Baca juga: DPRD Padang Dukung Wacana Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS untuk Calon Pengantin

"Rekomendasi ini merupakan suatu sumbang saran yang sangat berharga bagi Pemprov Sumbar," ucap Gubernur Irwan.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan bahwa berbagai keberhasilan yang telah dicapai merupakan modal yang sangat berharga untuk pembangunan Sumbar kedepan.

"Pada tahun 2020, pada tahun terakhir masa jabatan kami bersama Bapak Nasrul Abit sebagai Wakil Gubernur Sumbar, kami mengharapkan kerjasama yang lebih intensif lagi dari seluruh pihak untuk dapat secara bersama membangun Sumatera Barat," ujarnya.

Sementara, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan bahwa LKPJ KDH Provinsi Sumbar Tahun 2019 telah diterima oleh DPRD Sumbar secara bulat dengan sejumlah rekomendasi.

Baca juga: Susul Gubernur Mahyeldi ke Magelang, Wagub Vasko Antusias Ikuti Retreat

Menurutnya rekomendasi ini dimaksudkan sebagai catatan bagi kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan yang dituangkan dalam keputusan DPRD.

Penulis: Imel
Editor: BiNews