Nofal dan Tanti Jelaskan Panduan e-Monev Badan Publik 2023 pada Jajaran Bawaslu se-Sumbar

PADANG, binews.id -- Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Nofal Wiska, dan Ketua Monitoring dan Evaluasi (Monev) KI Sumbar, Tanti Endang Lestari, memaparkan e-monev KI Sumbar pada jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten kota se-Sumbar.

Menurut Nofal, Humas dan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID), pada prinsipnya satu kesatuan, yakni bagaimana menginformasikan kepada masyarakat terkait tugas-tugas dan kewenangan terkait kelembagaannya pada masyarakat atau publik.

"Khusus untuk website, maka peran operator sangat dibutuhkan, meski data informasi yang dibutuhkan masyarakat bersumber dari PPID. Dan peran humas lah yang mengelola dan mendesain informasi itu bagaimana informasi itu menjadi menarik sehingga disukai masyarakat," ungkap Nofal yang menjadi narasumber bersama Tanti Endang Lestari dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Publikasi dan Pemberitaan bersama Bawaslu Kabupaten dan Kota, Selasa (11/7/2013) di Truntum Hotel Padang.

Terkait dengan Monev Badan Publik 2023 yang akan dilakukan oleh KI Sumbar, Nofal berharap kepada jajaran Bawaslu untuk tidak menjadikannya sebagai bentuk rangking-rangkingan. Karena, Monev ini lebih kepada pelaksanaan tugas keterbukaan informasi yang merupakan kewajiban badan publik.

Baca juga: JPS Ngopi TOP Bersama Ridwan Tulus, Diskusi Peluang Pariwisata Sumbar

"Karena itu kita berharap jajaran Bawaslu dapat memenuhi kebutuhan informasi publik itu sesuai Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," ucap Nofal.

Sama halnya dengan yang dipaparkan Tanti Endang Lestari. Monev badan publik, bukanlah semata-mata untuk pemberian penghargaan. Tapi lebih pada, bagaimana sebuah badan publik memenuhi kebutuhan informasi publik atau masyarakat dari badan publik tersebut.

"Dalam Monev Badan Publik 2023 ini, diawali dengan pengisian kuesioner yang menjadi awal KI melakukan verifikasi, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan atau visitasi hingga verifikasi faktual dan persentase dari pimpinan badan publik menjelang diumumkannya badan publik informatif atau lainnya," ungkap Tanti.

Monev 2023 ini, lanjut Tanti, agak berbeda dari Monev 2022 lalu. Pada Monev 2023 ini juga masuk Kejaksaan Negeri dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag). Kalau Bawaslu semua tingkatan, sejak awal.monev sudah masuk dalam Monev Badan Publik.

Baca juga: Ridwan Tulus: Inspirasi dari Sosok Jurnalis Unik Adrian Tuswandi dan Peran Media dalam Pariwisata Hijau

"Kami dari KI Sumbar, siap menemani dalam pelaksanaan Peraturan Bawaslu khususnya dalam hal pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Bahkan kami juga siap mendampingi jajaran Bawaslu di kabupaten kota terkait e-monev ini," ungkap Tanti.

Penulis: Imel
Editor: BiNews