Soal Pengembalian Sisa Uang di Pessel, Ini Dia Putusan KI Sumbar...

PADANG, binews.id -- Temuan BPK RI Wilayah Sumbar terhadap sisa lebih pembayaran di Pessel dan harus dikembalikan berujung sengketakan informasi.
Adalah Dedi Solmedi sebagai pemohon informasi yang menyengketakan Atasan PPID Utama Pemkab Pessel. Kamis (14/7/2023) akhirnya Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumatra Barat (Sumbar) mengetok palu putusan.
"Memeriksa semua bukti dan keterangan para pihak di persidangan sengketa informasi publik, dan membaca kesimpulan para pihak, termasuk pendapat majelis komisioner, memutuskan termohon (atasan PPID Pemkab Pessel), buka dan lihatkan kepada pemohon (Dedi Solmedi) atas informasi aquo,"ujar Tanti Endang Lestari selaku Ketua Majelis Komisioner register sengketa antara Dedi dengan Atasan PPID Utama Pessel.
Putusan KI ini kata Tanti, berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari kerja sejak putusan diterima para pihak tanpa mengajukan keberatan.
Baca juga: Sulit Air Raih Peringkat 2 Lomba Perpustakaan Desa Sumbar
"Pasal 60 Perki 1 tahun 2013, juga memberikan waktu 14 hari kerja sejak putusan diterima mengajukan keberatan ke PTUN, jika tak ada keberatan maka putusan ini berkekuatan tetap," ujar Tanti didampingi anggota Majelis Komisioner, Adrian dan Arif Yumardi.
Sebelumnya Majelis Komisioner KI Sumbar juga membacakan putusan mediasi antara LBH dan Pemko Padang, serta antara Pemantau Keuangan Negara (PKN) dengan Wali Nagari dengan Nagari Sungai Tarab.
Sementara Sengketa Informasi tentang informasi pembangunan Jembatan Gantung di sebuah Nagari di Pessel, juga berakhir damai di ruang mediasi.
Wali Nagari Rantau Simalenang Air Haji Pessel yang hadir langsung pada sidang awal lanjutan dan Dedi Solmedi selaku pemohon dihadapan Ketua Majelis Komisioner Arif Yumardi dengan anggota Majelis Nofal Wiska dan Adrian Tuswandi bersedia mediasi.
Baca juga: Wali Kota Tinjau Pengerukan Batang Arau, Persiapan Lomba Selaju Sampan dan Antisipasi Banjir
Lagi, Komisioner Tanti Endang Lestari sebagai mediator ditetapkan KI Sumbar berhasil. mendamaikan sengketa informasi terkait pembangunan jembatan gantung di nagari.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Kejati Sumbar Lepas Satgas PKH, Susuri Hutan Dikelola Secara Ilegal
- Gubernur Mahyeldi Apresiasi Pemusnahan Barang Ilegal oleh Bea Cukai: Lindungi Negara, Jaga Kesehatan Masyarakat
- Gerindra Dorong Dana Rajawali Diinvestasikan Tambah PAD Sumbar
- Mengaku Marinir, Pemuda di Padang Diduga Cabuli Remaja di Bawah Umur
- Gandeng Pemprov Sumbar, Polda Proses 42 Tersangka Kasus Dugaan Tambang Liar
Kejati Sumbar Lepas Satgas PKH, Susuri Hutan Dikelola Secara Ilegal
Hukum - 04 Agustus 2025
Bank Nagari Raih Penghargaan Integrated Digital Banking Services
Hukum - 01 Agustus 2025