Pemkab Solok Laporkan Tiga Orang ke Polda Sumbar Diduga Serobot Tanah Pemda

KABUPATEN SOLOK, binews.id -- Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Solok Armen, AP, MM, melaporkan tiga orang yang diduga menyerobot tanah Pemda di Kawasan Alahan Panjang Resort, Minggu, (23/7/2023) bertempat di Polda Sumbar.

Turut hadir dalam pelaporan itu,Plt. Kepala Dinas DPRKPP Retni Humaira, Plt. Inspektur pada kantor Inspektorat, Deri Akmal, Sekretaris BKD Novriandi Putra, Kuasa Hukum, Dr. Suharizal, Kabid Barang Milik Daerah BKD Multias, Kabid Administrasi Pertanahan DPRKPP Jebnoka Levismon.

Melalui Kuasa Hukum Pemda, Dr. Suharizal, SH. MH menerangkan Pelaporan Pemkab. Solok ke Polda Sumbar adalah dalam rangka penyelamatan aset pemerintah daerah dari upaya-upaya penyerobotan, dan atau perampasan dari beberapa oknum yang mengaku itu adalah lahan milik mereka yang ada dikawasan Alahan Panjang Resort.

Pelaporan ini, kita juga berharap nantinya melalui pihak yang berwenang untuk mencari kebenaran, apakah benar kepala daerah sebelumnya menyerahkan kembali lahan tersebut kepada suku tertentu, kepada salah satu kaum suku tertentu yang ada di kawasan alahan panjang resort tersebut yang saat ini berada dibawah penguasaan Pemda kab. Solok

Baca juga: Ketua DPRD Dharmasraya Pariyanto Terima Nota LKPj Bupati 2022

Dikatakan Suharizal Laporan ini juga sekaligus upaya meluruskan informasi, serta adanya dugaan upaya provokatif yang dilakukan oleh oknum tersebut, kemudian berkembang selama ini terkait kepemilikan kawasan Alahan Panjang Resort, Termasuk adanya klaim kepemilikan yang pernah tayang di Channel Youtube Gumanti TV dengan judul Asrizal Nurdin Danau Pandeka MD Kami kaum suku Bendang tidak mau dimiskinkan lagi oleh pihak lain.

Laporan Pemkab. Solok melalui Kadis Pariwisata Armen AP yang tercatat dalam laporan polisi Nomor : LP/B/147/VII/2023/SPKT/POLDA SUMATERA BARAT tanggal 23 Juli 2023. Pukul 18:23 Wib. Diterima dan ditandatangani KA SPKT Polda Sumbar KA Siaga II AKP Irnadi.

Adapun yang laporkan 5(lima) point penting Melakukan klaim sepihak terhadap tanah milik pemerintah daerah kabupaten Solok dengan mendirikan plang merek yang berisi klaim sepihak atas tanah tersebut sebanyak 2(dua) kali di lokasi Alahan Panjang resort. Penguasaan paksa terhadap kegiatan parkir di dalam kawasan alahan panjang resort sehingga mengganggu pelayanan pariwisata di alahan panjang resort. Mendirikan bangunan/ rumah makan tanpa izin di tanah pemerintah daerah Kab. Solok. Memanfaatkan bangunan rumah makan tanpa izin di tanah pemerintah daerah Kab. Solok. Mendirikan tanpa izin tenda-tenda biru di sepanjang kawasan area wisata alahan panjang resort.

Selanjutnya Suharizal mengatakan Yang terjadi itu adalah, bahwa tanah HGU 1 itu, yang kemudian sudah dibeli oleh pemda kab. Solok dengan menggunakan dana APBD pada tahun 1996 di angka 105 juta rupiah ketika itu. Lalu dalam perkembangannya berdasarkan surat dari kementerian dijadikan dasar bagi Pemda kab. Solok salah satunya, untuk kemudian menetapkan pembagian dari lokasi itu, dimana pembagian yang dimaksud itu adalah pemberian yang akan dimanfaatkan oleh pemda kab. Solok. dalam perkembangannya sudah dimasukkan ke dalam aset, tercatat, terdaftar sebagaimana kehendak dari undang-undang Perbendaharaan negara no 1 tahun 2004, jadi masuk dalam kartu inventaris barang dan dilaporkan secara periodik sebagai aset dari Pemda Kab. Solok.

Baca juga: Diduga Lakukan Penipuan Investasi Pariwisata, Pengusaha Sumbar Polisikan Pengusaha Asal Yogyakarta

Dikatakan nya ketika hak guna usaha (HGU) itu berakhir, maka tanah itu akan kembali menjadi kepada negara. Makanya ada surat dari kementerian yang ditujukan kepada bupati, dan kemudian bupati terbitkan surat keputusan pembagiannya. Seperti contohnya Golden Am di Solok Selatan, dan tarok siti di pariaman.

Penulis: Imel
Editor: BiNews