KPI Gelar Rakernas di Bintan Riau, Bahas Beberapa Rekomendasi
BINTAN, binews.id -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kembali menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2023, digelar di Kabupaten Bintan, Provinsi Riau, tak tanggung tanggung 33 provinsi hadir di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Singapura ini, dijadwalkan kegiatan Rakernas akan berlangsung Minggu (13/8/2023) mendatang.
Beberapa isu strategis dimunculkan oleh masing masing KPID di Indonesia yang nantinya akan dijadikan rekomendasi Rapat Kerja Nasional Tahun 2023 ini.
Komisioner KPID Sumbar, Dasrul, yang membacakan hasil rekomendasi menitikberatkan pada tiga poin. Pertama, mendesak KPI Pusat dan Pemerintah Pusat untuk memperkuat kelembagaan KPID bidang anggaran pada APBD di Provinsi masing-masing. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan yang mengikat terkait anggaran untuk KPID.
"Selain itu, terkait dengan ketiadaan kepastian anggaran tersebut dijadikan isu nasional dengan dibuktikan dengan gerakan bersama untuk menyelamatkan lembaga KPID," katanya kepada binws.id Jumat (11/08/2023).
Baca juga: KPID Sumbar Gelar Pelatihan Broadcasting Bertema Penyiaran Digital: Siaran di Era Multimedia
Selanjutnya terkait ASO, mendesak KPI dan Pemerintah Pusat untuk memberikan teguran kepada pemegang muc untuk melengkapi sarana dan infrastruktur agar tidak ada lagi daerah yang tidak mendapatkan siaran televisi.
Komisioner KPID Sumbar berharap, rekomendasi ini diterima dan dijalankan secara bersama-sama. Pada Rakernas tahun ini dihadiri 6 orang Komisioner KPID Sumbar, Eka Jumiarti, Robert Cennedi, Edra Mardi, Baldi Pramana dan Ficky Tri Saputra. (h/rel)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- PWI Pusat Sepakati Perubahan PD/PRT Menjadi AD/ART, Majelis Tinggi Dibentuk sebagai Mahkamah Etik Tertinggi
- DPD RI dan PWI Bangun Kerja Sama Strategis Dorong Gerakan Green Democracy
- PWI Pusat dan Jenderal (Purn) Dudung Bahas Kolaborasi Perkuat Bela Negara dan Persatuan Bangsa
- Prabowo Bangun Tanpa Sekat Politik: Vasko Ruseimy Sebut Bukti Pemimpin untuk Semua
- Prof Djohermansyah Djohan Sebut Otonomi Daerah Merana Didera Korupsi Sistemik








