Pemko Bukittinggi Terima Penghargaan OJK Sebagai Kota Terbaik Dalam Akses Keuangan di Sumbar

"Terima kasih pada OJK Sumbar dan TPAKD Sumbar yang telah memberikan nilai terbaik untuk Kota Bukittinggi. Ini tentu akan jadi sejarah untuk Pemko dan masyarakat Bukittinggi. Namun lebih dari pada itu, apapun yang kita lakukan memang tujuannya adalah bagaimana mengatasi persoalan ekonomi masyarakat," pungkasnya.

Sementara Plt Kepala OJK Sumbar, Untung Santoso, mengatakan, OJK bersama dengan stakeholders terkait, menyelenggarakan kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dengan tema "Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera".

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, sehingga Bulan Oktober ditetapkan sebagai Bulan Inklusi Keuangan (BIK), dimana masyarakat dapat mengakses serta memperoleh pengetahuan baru yang seluas-luasnya mengenai industri jasa keuangan, jelasnya

Baca juga: Wako Bukittinggi Erman Safar Salurkan PKH Triwulan

Menurut Untung Santoso, Tujuan penetapan BIK adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan produk dan layanan jasa keuangan, dengan harapan ke depan dapat mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, jelasnya.

Dikatakannya, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait, untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Sebagai rangkaian Bulan Inklusi Keuangan, Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat, sebagai Sekretariat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumatera Barat, memberikan penghargaan bagi TPAKD Kabupaten/Kota terbaik di Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan, ungkapnya.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menyampaikan, penjelasan tentang akses keuangan tidak hanya bermanfaat individu tapi dapat mempercepat roda perekonomian pemerintah.

Inklusi keuangan dapat mendorong perekonomian masyarakat. BIK ini dapat memberikan informasi pada masyarakat tentang jasa keuangan, agar tidak tertipu dengan oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Kegiatan ini diharapkan dapat mencerdaskan masyarakat Sumbar khususnya di bidang keuangan. Untuk itu, dibentuk TPAKD di seluruh kabupaten kota di Sumatra Barat. Kehadiran TPAKD dapat mengambil peran serta dalam memecahkan masalah akses keuangan masyarakat. Target nasional, akhir 2024 nanti, 98 persen masyarakat Indonesia memiliki akses keuangan yang formal. Sementara, hingga saat ini di Sumbar sendiri baru terealisasi 76,88 persen. Semoga kita bisa capai ini bersama," ungkapnya.

Ada tiga kabupaten kota di Sumbar, yang menerima penghargaan dari OJK, Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar.

Penulis: Medio
Editor: Adrian Tuswandi