Empat Tersangka Mafia Tanah Di Amankan Polda Sumbar

PADANG, binews.id - Direktorat Reserse Kiriminal Umum Polda Sumbar Kombes Imam Kabut Sariadi yang di dampingi Kabidhumas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu mengatakan, penangkapan pelaku Berdasarkan laporan polisi nomor LP/182/IV/2020/SPKT-Sbr tanggal 18 April 2020 dengan pelapor atas nama Budiman dan LP/208/V/2020-SPKT Sbr tanggal 13 Mei 2020 yang dilaporkan Adrian Syahban, Mereka adalah empat orang diduga mafia jual beli tanah di Kota Padang, Sumbar.

Empat tersangka tersebut berinisial EPM, LH, MY, dan YS. Mereka ditangkap polisi pada tempat dan waktu yang berbeda. LH ditangkap pada tanggal 15 Mei 2020 di kediamannya di Padang. EP ditangkap pada tanggal 5 Juni 2020 di Tangerang, sementara MY dan YS langsung ditahan pada tanggal 8 Juni 2020.

"MY dan YS langsung ditahan pada saat pemanggilan dan pemeriksaan di Mapolda Sumbar," kata Dirreskrimum Polda Sumbar, Kombes Imam Kabut Sariadi, yang di dampingi oleh Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu saat menggelar comprence pers sama awak media Rabu (24 /6/2020 di Mapolda Sumbar.

Dimana ke empat tersangka tersebut memiliki peran yang berbeda dalam menjalankan aksinya yang menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah tersebut.

Baca juga: Dilantik Kapolda, Kombes Satake Resmi Jabat Karolog Polda Bali

Sementara itu, si korban ( Budiman ) yang memiliki tanah di Kelurahan Air Pacah seluas 4 ribu meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1016, 1015, 833, 836 yang berstatus terblokir di Kantor BPN Kota Padang.

Namun ,tersangka (EPM) meyakinkan korban (Budiman) bahwa dia selaku pemilik tanah di Kelurahan Dadok Tunggul hitam, Air pacah, Bungo Pasang dan Koto Panjang Ikua Koto (KPIK), Kecamatan Koto Tangah berdasarkan putusan Landraadt nomor 90 tahun 1931 berdasarkan kuasa dari tersangka LH dkk dan menyatakan bisa membantu untuk membuka blokir.

Karena korban merasa yakin dan percaya sehingga korban mau menyerahkan uang untuk biaya pelepasan hak yang diminta EPM dan LH sebesar Rp 1,35 miliar secara tunai dan ditransfer ke rekening bank mandiri milik EPM, sementara dari Adrian Syahbana pelaku menerima uang Rp 8,5 miliar, tepatnya pada bulan Maret tahun 2016 silam di Hotel Pangeran Beach Kota Padang

"EPM juga berperan membuat dan menandatangani surat kesepakatan pelepasan hak atas tanah kaum Ma'boet yang isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya," katanya.

Baca juga: Pengamanan Perayaan Natal Berjalan Lancar, Polda Jateng Apresiasi Masyarakat Jawa Tengah

Terhadap tersangka LH dalam kasus ini berperan ikut meyakinkan korban bersama-sama dengan tersangka EPM. Dia membuat dan menandatangani surat kuasa kepada tersangka EPM.

Penulis: Imel
Editor: BiNews