Komisi III DPRD Sumbar Soroti Kinerja OJK

PADANG, binews - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyorot kinerja Otorisasi Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut dikarenakan adanya keterlambatan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dalam pelaksanaan pemilihan lima Direksi Bank Nagari.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPRD Sumbar bersama beberapa pakar hukum, untuk membahas kelangsungan Bank Nagari, Selasa (25/2) di ruang khusus I Gedung DPRD Sumbar .

Sementara itu, Ketua komisi III Afrizal mengatakan, rapat hari ini seharusnya dihadiri OJK, sebab DPRD ingin keterangan yang lebih kongkret atas keterlambatan UKK.

Dikatakan Afrizal keterlambatan UKK akan berdampak buruk terhadap kinerja, saat ini Bank Nagari dikendalikan dua orang direkasi, sehingga adanya keteteran dalam bekerja. Proses UKK harus dilakukan secepatnya, jika dilalaikan akan menimbulkan kecurigaan publik.

Baca juga: Paripurna DPRD Sumbar, Fraksi Gerindra Dukung Penerapan SPBE untuk Layanan Publik yang Lebih Efisien

" Ini harus dilaksanakan secepatnya jika kandidat tidak memenuhi syarat, lakukan RUPS kembali untuk mencari pengganti, " katanya.

Ditambahkan Afrizal, Bank Nagari memiliki aset mencapai Rp 24 triliun, penggelolaan harus sesuai dengan semestinya. Kinerja optimal akan mempengaruhi pendapatan dan memberikan deviden kepada pemerintah daerah.

"DPRD perlu melakukan pengujian Undang-Undang dalam pelaksanaan pemilihan direksi, apakah proses itu menggunakan acuan pemerintah daerah atau perseroan terbatas, jika menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah maka, harus mengikat hingga ke seluruh proses, " ujarnya.

Dia mengatakan jika Undang-Undang Perseorangan Terbatas (PT) maka lakukan secara masif. Bank Nagari sebagian modalnya dianggarkan pada APBD kabupaten/kota dan provinsi.

Baca juga: DPRD Sumbar Terima Kunjungan Bamus DPRD Pesisir Selatan, Bahas Sinergi dan Tata Kelola

Oleh sebab itu pengelolaan mesti optimal, agar memberikan deviden kepada kas daerah. Dalam pemilihan Direksi Bank Nagari, banyak yang mengatakan DPRD dan Gubernur berseberangan, pada dasarnya dua unsur ini merupakan penyelenggara pemerintahan daerah.

Penulis: Imel
Editor: BiNews