Dorong Sinergi Nasional, BK DPRD Sumbar Dukung Pembentukan Forum BK Indonesia

PADANG, binews.id --Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan koordinasi, Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumatera Barat (Sumbar) mendukung pembentukan Forum BK Indonesia (FBI). Inisiatif ini muncul sebagai respons atas keterbatasan fasilitas penunjang program dan kegiatan, termasuk ruang kerja dan ruang sidang yang dialami oleh banyak BK di berbagai tingkatan DPRD.
Ketua BK DPRD Sumbar, Muzli M Nur, mengungkapkan dukungan tersebut saat berdiskusi dengan Ketua BK DPRD Riau, Ade Agus Hartianto. Muzli menekankan pentingnya forum nasional sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi antar-BK untuk memperkuat kinerja ke depan.
"Gagasan ini sangat perlu didukung. Salah satu inisiatornya adalah BK DPRD Provinsi Riau. Kami akan mengkoordinasikan rencana ini baik secara internal maupun eksternal," ujar Muzli.
Pembentukan Forum BK Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan sinergi antar-BK di seluruh Indonesia. Namun, Muzli menyadari bahwa implementasinya akan membutuhkan anggaran untuk operasional, yang akan dibahas lebih lanjut. "Selama aturannya jelas dan tidak mengganggu kinerja AKD lainnya, tidak ada hambatan untuk mengikuti pembentukan Forum BK Indonesia," tambahnya.
BK memegang peran strategis dalam menjaga marwah lembaga DPRD, termasuk pengawasan penegakan kode etik dan tata tertib, serta penyelesaian persoalan internal dan eksternal. Oleh karena itu, Muzli menegaskan bahwa BK harus dilengkapi dengan sarana dan fasilitas pendukung yang memadai.
Sementara itu, Ketua BK DPRD Riau, Ade Agus Hartianto, menekankan pentingnya kemapanan BK sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Banyak BK yang masih belum diakomodir fasilitasnya, baik secara anggaran maupun sarana prasarana.
"Berdasarkan kondisi tersebut, BK DPRD Riau bersama DPRD Kepulauan Riau dan DPRD Sumatera Utara menggagas Forum BK Indonesia. Proses ini masih berjalan dan dukungan terus mengalir, termasuk dari Sumbar," ujar Ade.
Pembentukan Forum BK Indonesia diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk menguatkan kinerja BK sebagai AKD yang bertanggung jawab atas marwah lembaga DPRD, menjadikannya lebih tangguh dan terkoordinasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. (bi/rel)
Baca juga: Kabupaten Solok Gelar Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Komisi I dan II DPRD Sumbar Desak PTPN VI Selesaikan Konflik Agraria
- Pansus LKPJ DPRD Sumbar Tinjau Lokasi Strategis untuk Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
- DPRD Agam Kunjungi DPRD Sumbar, Diskusikan Strategi Pengawasan LKPJ 2025
- DPRD Sumbar Terima Kunjungan Tiga Komisi DPRD Solok Selatan
- DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Reses