Dharmasraya Fokus pada Transparansi dan Efisiensi dalam Perencanaan APBD 2025 dan APBD Perubahan 2024

DHARMASRAYA, binews.id-- Bupati Dharmasraya menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan efisiensi penganggaran saat memasuki tahapan perencanaan APBD 2025 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Dalam Apel Gabungan Bulan Juni yang diadakan di halaman Kantor Bupati Dharmasraya pada Jumat, 14 Juni 2024, Bupati mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempedomani surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 tahun 2024.

Surat edaran tersebut berfokus pada pencegahan korupsi dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD. "Usulan belanja daerah, baik yang berasal dari musrenbang, visi misi bupati, pokir DPRD, belanja hibah uang, hibah barang ke masyarakat, ataupun belanja kegiatan strategis SKPD, harus masuk dalam penetapan RKPD tahun 2025. Sehingga, pada pembahasan KUA PPAS, hanya untuk merasionalkan belanja, tidak ada lagi penambahan uraian belanja," tegas Bupati.

Bupati juga menggarisbawahi kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit lebih dari Rp 121 miliar pada APBD 2024. Oleh karena itu, perencanaan penganggaran belanja daerah pada APBD Perubahan tahun 2024 hanya diperuntukkan bagi pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) peruntukan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit. "Pekerjaan selain dari sumber dana tersebut akan ditunda pelaksanaannya dan dibahas dalam perencanaan APBD 2025," lanjut Bupati.

Baca juga: Peningkatan Layanan di Masa Nataru, KAI Divre II Sumbar Operasikan Stasiun Kampung Jua

Dengan langkah ini, Bupati berharap Dharmasraya dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran secara transparan dan efisien, sekaligus mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan daerah. "Kami mengajak seluruh OPD untuk bersama-sama menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat Dharmasraya," tutupnya.

Gerakan ini diharapkan dapat menjadi contoh baik bagi pemerintah daerah lain dalam upaya menciptakan tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel. (bi/san)

Penulis: Imel
Editor: BiNews