Mediasi Sengketa Informasi antara Warga Pasaman Barat dan Pemkab Berakhir Damai

PADANG, binews.id -- Mediasi sengketa informasi antara Mispah AB, warga Pasaman Barat, dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Komisi Informasi (KI) Sumbar, berhasil mencapai kesepakatan damai. Mediasi yang berlangsung di kantor KI Sumbar, Jalan Sisingamangaraja, Padang, Jumat (19/7), dipimpin oleh Mediator Idham Fadhli.

Kesepakatan damai ini menghindari proses persidangan ajudikasi, dengan kedua belah pihak setuju menyelesaikan persoalan secara baik. Pemkab Pasaman Barat, yang diwakili oleh PPID Utama, Abdi, serta Fidel Alnafi dari Bagian Hukum Pemkab Pasaman Barat, bersikap kooperatif dan bersedia memenuhi permintaan informasi yang dimohonkan oleh Mispah.

Abdi menjelaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui keberadaan surat permohonan informasi yang diajukan oleh Mispah karena surat tersebut tidak dikirimkan ke bagian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pasbar, melainkan ke bagian Sespri Bupati, yang menyebabkan terjadinya "miss komunikasi".

"Seharusnya surat tersebut dikirimkan ke PPID Utama, bukan ke Sespri Bupati, sehingga kami tidak mengetahui keberadaan surat tersebut. Jika surat itu masuk ke PPID pasti kami balas," ujar Abdi, yang dibenarkan oleh Fidel Alnafi.

Baca juga: KAI Divre II Sumbar Perkuat Edukasi Publik: Rekrutmen Resmi Hanya Melalui e-recruitment.kai.id

Mispah pun mengakui bahwa surat yang diajukan memang dikirim ke Sespri Bupati Pasbar, bukan ke PPID. Ia mengaku tidak mengetahui prosedur permohonan informasi ke badan publik.

Idham Fadhli, selaku mediator, mengapresiasi sikap kooperatif dan keterbukaan PPID Pemkab Pasbar. "Apresiasi untuk PPID Pasbar yang sangat komunikatif dan bersedia memenuhi permintaan informasi yang dimohonkan oleh warga," ujar Idham Fadhli.

Fadhli menegaskan bahwa negara melalui UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menjamin hak publik untuk memperoleh informasi dan mewajibkan badan publik melayani serta memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat.

"Sekalipun itu informasi publik, badan publik wajib memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan yang memang tidak bisa diberikan," tegas Komisioner Informasi Sumbar yang membidangi Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi ini.

Baca juga: Presiden Prabowo Tiba di Republik Korea untuk Hadiri KTT APEC 2025

Sengketa informasi ini bermula dari permintaan informasi oleh Mispah pada 2 April 2024 kepada Pemkab Pasaman Barat. Informasi yang diminta adalah salinan atau fotokopi Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang 240 anggota plasma Katiagan sebagai anak angkat dari PT Agro Masang Perkasa (AMP) Plantation, yang terletak di Nagari Katiagan, Kinali, Pasaman Barat.

Penulis: Imel
Editor: BiNews