Majelis Komisioner KI Sumbar Kabulkan Seluruh Permohonan LBH Padang

PADANG, binews.id -- Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat menggelar sidang ajudikasi dengan Nomor Register: 01/I/KISB-PS/2024 di kantor KI Sumbar, Jalan Sisingamangaraja, Padang, pada Senin (5/8/2024). Sidang ini merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa informasi antara Pemohon, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, dan Termohon, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Materi yang dimohonkan oleh LBH Padang adalah hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar. LBH Padang mengajukan permohonan ini dengan tujuan agar publik dapat mengakses informasi terkait hasil pemeriksaan tersebut.

Sidang ajudikasi kali ini beragendakan pembacaan putusan oleh Majelis Komisioner yang diketuai oleh Tanti Endang Lestari, dengan anggota majelis Musfi Yendra dan Idham Fadhli.

"Proses persidangan sengketa informasi ini cukup panjang, dimulai dari pemeriksaan awal pada Februari hingga pembacaan putusan pada awal Agustus ini," ujar Anggota Majelis, Musfi Yendra.

Baca juga: KPU Solok Selatan dan KI Sumbar Gelar Media Gathering untuk Perkuat Transparansi Pemilu 2024

Dalam putusan yang dibacakan, Majelis Komisioner KI Sumbar memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh LBH Padang. Keputusan ini mengharuskan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk membuka dan memberikan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah terkait dugaan tindak pidana korupsi di Bapenda Sumbar kepada LBH Padang.

LBH Padang menyambut baik keputusan ini dan menilai bahwa hal ini merupakan langkah penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan Sumatera Barat.

Dengan putusan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengetahui dan memahami proses penanganan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah, serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Sumatera Barat.

Musfi Yendra menambahkan, "Kami berharap keputusan ini dapat menjadi preseden yang baik bagi upaya pengungkapan informasi publik di masa mendatang dan mendorong peningkatan transparansi di seluruh instansi pemerintah. (bi/rel)

Baca juga: Komisi Informasi Sumsel Studi Tiru ke Sumbar untuk Perkuat Monev Keterbukaan Informasi

Penulis: Imel
Editor: BiNews