Majelis Komisioner KI Sumbar Kabulkan Seluruh Permohonan LBH Padang
PADANG, binews.id -- Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat menggelar sidang ajudikasi dengan Nomor Register: 01/I/KISB-PS/2024 di kantor KI Sumbar, Jalan Sisingamangaraja, Padang, pada Senin (5/8/2024). Sidang ini merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa informasi antara Pemohon, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, dan Termohon, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Materi yang dimohonkan oleh LBH Padang adalah hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar. LBH Padang mengajukan permohonan ini dengan tujuan agar publik dapat mengakses informasi terkait hasil pemeriksaan tersebut.
Sidang ajudikasi kali ini beragendakan pembacaan putusan oleh Majelis Komisioner yang diketuai oleh Tanti Endang Lestari, dengan anggota majelis Musfi Yendra dan Idham Fadhli.
"Proses persidangan sengketa informasi ini cukup panjang, dimulai dari pemeriksaan awal pada Februari hingga pembacaan putusan pada awal Agustus ini," ujar Anggota Majelis, Musfi Yendra.
Baca juga: KAI Divre II Sumbar Perkuat Edukasi Publik: Rekrutmen Resmi Hanya Melalui e-recruitment.kai.id
Dalam putusan yang dibacakan, Majelis Komisioner KI Sumbar memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh LBH Padang. Keputusan ini mengharuskan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk membuka dan memberikan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah terkait dugaan tindak pidana korupsi di Bapenda Sumbar kepada LBH Padang.
LBH Padang menyambut baik keputusan ini dan menilai bahwa hal ini merupakan langkah penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan Sumatera Barat.
Dengan putusan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengetahui dan memahami proses penanganan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah, serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Sumatera Barat.
Musfi Yendra menambahkan, "Kami berharap keputusan ini dapat menjadi preseden yang baik bagi upaya pengungkapan informasi publik di masa mendatang dan mendorong peningkatan transparansi di seluruh instansi pemerintah. (bi/rel)
Baca juga: Sidak Malam ke Rusunawa, Wako Hendri Fokus pada Ketertiban Data dan Kebersihan Lingkungan
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Pemprov dan Kejati Sumbar Teken MoU Program Kerja Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana
- Banjir dan Longsor Landa Sumbar, Kepala BP BUMN Desak Aksi Cepat dan Usut Pembalakan Liar
- Tiga Parpol Besar di Padang Sepakat Buka Informasi Bantuan Keuangan Usai Dimediasi KI Sumbar
- Bupati Solok Hadiri Apel Bhabinkamtibmas dan Peluncuran Aplikasi Satkamling Digital di Sumbar
- Anggota DPRD Padang Zalmadi: Narkotika Ancaman Serius bagi Generasi Muda








