Guna Men-Transformasi Layanan Primer, Pemko Bukittinggi Tingkatkan Kapasitas Kader Posyandu

BUKITTINGGI - Secara bertahap, Para kader dan pengelola posyandu se Kota Bukittinggi, diberikan peningkatan kapasitas dan pengelolaan posyandu, oleh Pemko setempat, sebagai langkah dalam transformasi layanan primer.
Peningkatan kapasitas itu diberikan dalam kegiatan Bimtek yang dilaksanakan selama lima hari, dari Senin (19/08) hingga Jumat (23/08),di salah satu hotel dalam kawasan kota Wisata Bukittinggi.
Walikota Bukittinggi melalui Kepala Dinas Kesehatan, Linda Faroza yang diwakili Kabid PSDK, drg. Sanora Yuder, mengatakan, Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILP) merupakan transformasi bidang kesehatan yang digagas Kementerian Kesehatan.
Pada era ILP ini, layanan kesehatan dilakukan berdasarkan siklus hidup, akses layanan kesehatan didekatkan ke masyarakat, dan dilakukan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) melalui kunjungan rumah ke seluruh KK di wilayah, jelasnya.
Baca juga: Wawako Marfendi Irup Upacara HUT Korpri ke 53 dan Hut PGRI ke 79 Tahun 2024
Menurut Kabid PSDK, drg. Sanora Yuder, Salah satu perubahan layanan kesehatan yang terjadi pada era ILP adalah layanan Posyandu. Sebelum ILP, Posyandu hanya diperuntukan untuk ibu hamil, ibu nifas, bayi dan balita, namun di era ILP, Posyandu akan melayani seluruh kelompok umur (klaster siklus hidup) mulai dari ibu hami, ibu nifas, bayi, balita, remaja dan anak usia pra dan sekolah, usia produktif, sampai lansia.
Kader Posyandu juga akan melakukan kunjungan rumah ke seluruh KK agar mendapatkan gambaran status kesehatan warga secara utuh di wilayahnya, ungkap drg. Sanora Yuder.
Dikatakannya, hasil kunjungan rumah itu, selanjutnya akan dilaporkan ke Puskesmas Pembantu dan diinput oleh kader koordinator ke aplikasi satu sehat. Kemudian akan dilakukan evaluasi kader wilayah dan Pustu setiap minggu. Hasilnya akan dilaporkan dan di evaluasi di tingkat Puskesmas setiap bulan.
"Untuk itu, dalam lima hari kedepan, para kader dan pengelola posyandu diberikan pelatihan 25 keterampilan atau kompetensi dasar, yang menjangkau seluruh siklus hidup. Sehingga kader paham dengan program transfornasi kesehatan ini dan layanan pada masyarakat khususnya bidang kesehatan dapat ditingkatkan," jelasnya.
Baca juga: Pemko dan DPRD Bukittinggi Sepakati Tiga Ranperda Menjadi Perda
Pelatihan kader posyandu dilaksanakan secara bertahap di setiap kelurahan. Jadwal untuk pelatihan kader posyandu, telah disusun dan dilaksanakan melalui dana Global Fund Kementrian Kesehatan, pungkasnya.
(Ma)
Penulis: Medio
Editor: Adrian Tuswandi
Berita Terkait
- Hasil Monev KI Sumbar 2024: 29 Badan Publik Informatif, 172 Tidak Informatif
- Sekretariat DPRD Sumbar Pertahankan Predikat OPD informatif
- Ketua DPRD Kunjungi RSAM Bukittinggi: Didorong Beri Masyarakat Pelayanan Terbaik
- Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Akuntabel, Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Melek Keterbukaan Informasi
- Komisi Informasi Sumbar Gelar Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi di Bukittinggi